GOSIPGARUT.ID — .Tepat satu tahun kepemimpinan Bupati Garut Abdusy Syakur Amin dan Wakil Bupati Garut Putri Karlina, yang bertepatan dengan Hari Jadi ke-213 Kabupaten Garut, diwarnai kritik terhadap kinerja birokrasi daerah.
Garut Indeks Perubahan Strategis (GIPS) menilai jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut belum mampu mengimbangi visi percepatan pembangunan yang diusung kepala daerah.
Ketua GIPS, Ade Sudrajat, menyebut peringatan Hari Jadi Garut (HJG) tahun ini terkesan seremonial, sementara substansi pelayanan publik dinilai belum menunjukkan perubahan signifikan.
“Dalam satu tahun terakhir, Bupati dan Wakil Bupati terlihat berupaya mendorong percepatan. Namun di level teknis, implementasi program belum maksimal dan dampaknya belum dirasakan luas oleh masyarakat,” ujar Ade, Kamis (26/2/2026).
Serapan Anggaran Disorot, Dampak Dinilai Minim
Ade menilai sebagian perangkat daerah masih berorientasi pada penyerapan anggaran dan administrasi, ketimbang capaian hasil di lapangan. Ia menyebut kondisi tersebut berpotensi menghambat realisasi visi pembangunan daerah.
Menurut dia, sejumlah dinas teknis seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Perumahan dan Permukiman, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa perlu memperkuat efektivitas program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Program kerakyatan harus terukur hasilnya. Jika masyarakat belum merasakan perubahan berarti, maka perlu ada evaluasi menyeluruh,” katanya.
Koordinasi Perencanaan dan Keuangan Dipertanyakan
GIPS juga menyoroti peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam menyelaraskan perencanaan dan penganggaran.
Ade menilai sinkronisasi antarperangkat daerah masih perlu diperkuat agar program prioritas tidak terhambat di tahap teknis.
“Perencanaan dan penganggaran harus selaras dengan target kinerja. Tanpa koordinasi yang solid, percepatan pembangunan akan sulit tercapai,” ujarnya.
Transparansi dan Pelayanan Publik
Selain soal kinerja program, GIPS menyoroti aspek tata kelola dan pelayanan publik. Beberapa sektor seperti administrasi kependudukan, pengelolaan desa, investasi, hingga penataan ekonomi daerah disebut masih menyisakan keluhan masyarakat.
Ade menilai peningkatan transparansi dan inovasi layanan menjadi kunci untuk memperbaiki kepercayaan publik.
“Pelayanan publik harus adaptif, cepat, dan transparan. Jika keluhan yang sama terus berulang, berarti ada persoalan sistemik yang perlu dibenahi,” tandasnya.
Momentum Evaluasi Tahun Kedua
GIPS mendorong agar momentum satu tahun kepemimpinan ini dijadikan ajang refleksi dan evaluasi kinerja pejabat perangkat daerah secara objektif dan berbasis capaian.
Ade berharap kepala daerah berani melakukan pembenahan jika ditemukan kinerja yang tidak optimal.
“Tahun kedua harus menjadi fase akselerasi. Evaluasi menyeluruh penting agar visi pembangunan tidak berhenti sebagai komitmen, tetapi benar-benar terwujud dalam program yang berdampak,” ujar Ade. ***
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
