GOSIPGARUT.ID — Upaya pemekaran Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Garut Utara kembali menguat. Sekretaris Komite Persiapan Pemerintahan CDOB Garut Utara (KPP CDOB Gatra), H. Dede Salahudin, menegaskan bahwa dukungan politik terhadap rencana pemekaran tersebut kini semakin solid, khususnya dari unsur DPRD.
Menurut Dede, dukungan tersebut datang secara penuh dari para anggota DPRD asal wilayah Garut Utara, baik unsur pimpinan maupun anggota. Ia menilai, soliditas dukungan ini menjadi modal penting untuk mempercepat langkah-langkah strategis ke depan.
“Ini hanya didukung oleh seluruh anggota DPRD, baik pimpinan maupun anggota yang berasal dari Garut Utara. Insyaallah, ini akan mempermudah kita semua,” ujar Dede dalam pertemuan dengan sejumlah tokoh Gatra belum lama ini.
Ia menjelaskan, dengan cakupan wilayah Garut Utara yang hanya terdiri dari 11 kecamatan, efektivitas pelayanan publik dan kedekatan pemerintah dengan masyarakat diyakini akan jauh lebih optimal jika pemekaran terwujud.
“Dengan hanya 11 kecamatan, kita tidak mungkin lagi harus blusukan jauh ke konstituen. Perbedaannya sangat jelas,” tandas mantan anggota DPRD Garut itu.
Ia menambahkan, pemekaran Garut Utara merupakan sebuah keniscayaan yang perlu dipersiapkan secara matang, terutama melalui pembaruan kajian sebagai salah satu syarat utama pembentukan daerah otonomi baru. Dede mengingatkan bahwa kajian tersebut wajib diperbarui setiap lima tahun.
“Makanya kajian ini perlu dilaksanakan, karena setiap lima tahun harus ada pembaruan. Jangan sampai ketika moratorium dicabut, kita justru terkendala karena kajian tidak diperbarui,” ujar dia.
Dede menyebutkan, sejumlah daerah lain telah lebih dulu melakukan pembaruan kajian pemekaran. Karena itu, KPP CDOB Gatra berharap adanya perhatian serius dan dukungan nyata dari para pemangku kepentingan, bukan sekadar pertemuan formal semata.
“Kami mohon dengan segala hormat, dukungan ini bukan hanya pertemuan hari ini saja, tetapi harus ada action, ada eksekutor,” tegas Dede.
KPP CDOB Gatra menargetkan agar pembaruan kajian pemekaran Garut Utara dapat dilaksanakan pada Maret atau April mendatang. Kajian tersebut dinilai menjadi salah satu persyaratan utama agar proses pemekaran dapat berjalan sesuai ketentuan ketika kebijakan moratorium daerah otonomi baru dicabut. ***
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
