GOSIPGARUT.ID — DPRD Provinsi Jawa Barat resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Jawa Barat Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Daerah. Persetujuan itu ditandai dengan penandatanganan bersama dan penyampaian pendapat akhir Gubernur Dedi Mulyadi, dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Kamis (20/11/2025).
Dalam penyampaiannya, KDM—sapaan akrab Dedi Mulyadi—menegaskan bahwa pembangunan Jawa Barat pada 2026 akan difokuskan pada penyelesaian infrastruktur dasar. Prioritas utamanya ialah perbaikan jalan provinsi dan kabupaten/kota yang ditargetkan mencapai tingkat kemantapan di atas 90 persen, bahkan diupayakan menembus 95 persen.
“Kita ingin mencapai tingkat kemantapan di atas 90 persen, mudah-mudahan bisa 95 persen. Alokasinya Rp4,8 triliun,” ujar KDM dalam paripurna.
Tak hanya infrastruktur jalan, Pemprov Jabar juga menyiapkan anggaran hampir Rp500 miliar untuk pembangunan unit sekolah baru. Upaya ini disebut KDM sebagai langkah membuka akses pendidikan yang lebih luas.
Di sektor kesehatan, Pemprov Jabar merencanakan pembangunan rumah sakit daerah baru di Kabupaten Indramayu. “Kita juga mendorong tumbuhnya rumah sakit daerah baru. Ini rencananya di Indramayu,” ujarnya.
Penanganan banjir turut menjadi sorotan. Pemerintah provinsi akan memperkuat infrastruktur daerah aliran sungai serta menuntaskan program listrik bagi masyarakat miskin dengan anggaran Rp78 miliar. Selain itu, Rp473 miliar disiapkan untuk pembangunan penerangan jalan umum (PJU).
“Ini adalah kerangka-kerangka prioritas,” tegas KDM.
OPD Diminta ‘Puasa’ Program Tidak Penting
KDM menekankan bahwa fokus pada prioritas membuat sejumlah perangkat daerah harus berbenah. Ia menyebut ada beberapa OPD yang harus “puasa” dari program-program yang dianggap kurang relevan.
“Birokrasi di Jabar di beberapa OPD puasa. Puasanya tidak lagi ada kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan, yang bagi kami tidak begitu penting,” ucapnya.
Tahun 2026 juga akan menjadi momentum penguatan pembangunan desa. Sejumlah ruas jalan desa akan dibangun menggunakan sistem beton berbasis swadaya. Pemprov Jabar menyiapkan bahan baku dan teknologi, sementara masyarakat desa tetap menerima upah.
“Orientasinya adalah memperbanyak jumlah tenaga kerja di desa. Bahan baku dan teknologinya disiapkan Provinsi Jabar, dan mereka tetap kita beri upah,” jelas KDM.
APBD Naik Jadi Rp30,1 Triliun, Ada ‘Angka Mimpi’ 2,1 Triliun
KDM mengungkapkan bahwa belanja APBD 2026 naik dari rencana awal Rp28 triliun menjadi Rp30,1 triliun. Kenaikan itu menghadirkan tantangan berupa “angka mimpi” Rp2,1 triliun yang harus diraih.
“Ada angka mimpi Rp2,1 triliun yang harus diraih. Saya tidak mau orang kerja hanya rutinitas. Orang berhasil adalah yang bisa mewujudkan sesuatu yang dianggap tidak mungkin. Keyakinan akan mengalahkan kepandaian,” tegasnya.
Dalam paripurna, KDM juga menyinggung dua raperda tambahan: Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Raperda Penggunaan Sumber Daya Air Permukaan.
Menurutnya, kedua raperda ini sangat strategis untuk mendongkrak pendapatan asli daerah. Ia pun berharap pembahasannya dipercepat.
“Kalau cepat pembahasannya, kedua raperda ini akan menjadi jalan bagi kita untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pendapatan daerah,” kata KDM.
Menutup pendapat akhirnya, KDM mengajak seluruh anggota DPRD Jawa Barat memperkuat kerja sama mewujudkan target pembangunan 2026.
“Untuk itu mohon pada para anggota DPRD semuanya, kita terus bekerja sama mewujudkan seluruh mimpi yang belum diraih, dan mewujudkan seluruh harapan yang ingin kita capai bersama,” pungkasnya. (Yan AS)
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
