GOSIPGARUT.ID — Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengungkap temuan serius terkait praktik judi online di kalangan aparatur sipil negara (ASN). Berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), terdapat ASN di Jawa Barat yang tercatat memiliki nilai transaksi judi online hingga sekitar Rp800 juta dalam kurun waktu satu tahun.
Temuan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, saat menerima kunjungan Anggota Ombudsman RI di Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (3/7/2026). Menurut Erwan, data yang diterima tidak hanya memuat besaran transaksi, tetapi juga identitas lengkap para ASN yang diduga terlibat.
“Saya menerima data lengkap berdasarkan nama dan alamat. Bahkan ada ASN yang nilai transaksinya mencapai ratusan juta rupiah hingga sekitar Rp800 juta dalam setahun. Ini tentu sangat memprihatinkan,” kata Erwan.
Ia menilai, maraknya judi online telah berkembang menjadi persoalan yang tidak lagi mengenal batas profesi maupun status sosial. Fenomena tersebut, kata dia, telah merambah berbagai lapisan masyarakat, termasuk lingkungan birokrasi pemerintahan.
Berdasarkan data yang diterima Pemprov Jawa Barat, total nilai transaksi judi online yang melibatkan ASN di tingkat pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah setiap tahun. Kondisi itu dinilai menjadi peringatan serius bagi seluruh instansi pemerintah untuk memperkuat pengawasan terhadap aparatur.
Meski telah mengantongi data yang dinilai valid, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memilih tidak membuka identitas para ASN tersebut kepada publik. Pemprov akan lebih dahulu menempuh mekanisme pembinaan internal melalui Inspektorat sebelum mengambil langkah lanjutan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami akan meminta dilakukan pembinaan secara bertahap, memanggil ASN yang bersangkutan, kepala perangkat daerah, hingga kepala daerah untuk memperkuat pengawasan. Jangan sampai kasus seperti ini terus bertambah setiap tahun,” ujar Erwan.
Menurut dia, persoalan judi online juga tidak bisa dipisahkan dari maraknya pinjaman online. Banyak pelaku yang akhirnya terjerat masalah keuangan akibat kecanduan berjudi dan berupaya menutup kerugian melalui pinjaman daring, sehingga memicu persoalan ekonomi maupun sosial yang lebih luas.
Ombudsman: Bukan Sekadar Pelanggaran Hukum
Anggota Ombudsman RI, Maneger Nasution, menegaskan bahwa keterlibatan aparatur negara dalam aktivitas judi online maupun pinjaman online merupakan persoalan yang menyangkut integritas penyelenggara negara. Karena itu, penanganannya tidak cukup hanya dilihat dari aspek hukum, tetapi juga etika dan kualitas pelayanan publik.
“Aparatur negara seharusnya menjadi teladan, sehingga persoalan ini juga menjadi perhatian Ombudsman,” kata Maneger.
Ia mengatakan, Ombudsman RI akan memperkuat langkah pencegahan melalui pengawasan dan penguatan tata kelola pemerintahan agar potensi maladministrasi dapat dicegah sejak dini. Sinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga akan terus diperkuat untuk meningkatkan akuntabilitas pelayanan publik.
SPMB Ikut Dievaluasi
Dalam pertemuan yang sama, Erwan juga meminta masukan dari Ombudsman RI terkait evaluasi pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Jawa Barat yang sebelumnya menjadi sorotan masyarakat.
Menurut Erwan, evaluasi bersama diperlukan agar berbagai persoalan dalam pelaksanaan SPMB dapat menjadi bahan perbaikan. Ia berharap sistem penerimaan murid baru pada tahun mendatang dapat berlangsung lebih transparan, adil, dan memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat.
Pembahasan mengenai judi online di lingkungan ASN dan evaluasi SPMB menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Ombudsman RI untuk memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah. (Yan AS)
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
