GOSIPGARUT.ID — Sebanyak 144 dari 627 kecamatan di Jawa Barat hingga kini masih belum memiliki SMA maupun SMK negeri. Bahkan, 16 kecamatan di antaranya sama sekali belum memiliki sekolah menengah, baik negeri maupun swasta, sehingga ribuan pelajar terpaksa menempuh perjalanan jauh atau melanjutkan pendidikan ke daerah lain.
Kondisi tersebut menjadi sorotan DPRD Jawa Barat. Komisi IV DPRD Jabar meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat mempercepat pembangunan unit sekolah baru (USB) agar akses pendidikan menengah semakin merata dan tidak lagi bergantung pada wilayah tetangga.
Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat, Daddy Rohanady, mengatakan keberadaan ratusan kecamatan yang masih menjadi blankspot sekolah menengah merupakan persoalan yang harus segera diselesaikan karena berdampak langsung terhadap kesempatan anak memperoleh pendidikan.
“Kondisi tersebut membuat sebagian pelajar harus menempuh perjalanan jauh, bahkan melanjutkan pendidikan ke kabupaten lain untuk memperoleh akses pendidikan menengah,” ujar Daddy dalam keterangannya, Minggu (5/7/2026).
Menurut dia, keterbatasan akses sekolah bukan sekadar persoalan jarak, tetapi juga berpotensi meningkatkan beban biaya keluarga dan memperbesar risiko anak tidak melanjutkan pendidikan setelah lulus SMP.
Karena itu, DPRD akan mendorong pembangunan unit sekolah baru menjadi bagian dari perencanaan pembangunan daerah secara bertahap dan berkelanjutan.
“Pendidikan merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” kata Daddy.
Ia menegaskan, DPRD Jawa Barat juga akan mengawal alokasi anggaran pembangunan sekolah baru agar pemerataan layanan pendidikan benar-benar dapat dirasakan masyarakat hingga wilayah yang selama ini belum memiliki SMA maupun SMK negeri.
Pemprov Bangun 24 Sekolah Baru
Di tengah masih besarnya kebutuhan sekolah menengah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengalokasikan anggaran Rp112,5 miliar pada 2026 untuk membangun 24 unit sekolah baru.
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto, mengatakan pembangunan tersebut terdiri atas 17 SMA, empat SMK, dan tiga SLB yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah.
“Tahun ini, Pemprov Jabar kembali mengalokasikan anggaran sebesar Rp112,5 miliar untuk pembangunan 24 unit sekolah baru,” ujar Purwanto.
Ia menjelaskan, seluruh sekolah tersebut diproyeksikan mampu menambah daya tampung sekitar 5.000 peserta didik dan mulai dimanfaatkan pada 2027.
“Pembangunan ini diproyeksikan menambah daya tampung sekitar 5 ribu peserta didik, dengan pemanfaatan fasilitas yang direncanakan mulai tahun 2027,” katanya.
Meski demikian, jika dibandingkan dengan masih adanya 144 kecamatan yang belum memiliki SMA atau SMK negeri, pembangunan 24 sekolah baru dinilai baru menjadi langkah awal dalam mengatasi ketimpangan layanan pendidikan di Jawa Barat.
DPRD berharap pembangunan sekolah terus dilanjutkan secara bertahap sehingga seluruh pelajar, termasuk yang tinggal di wilayah terpencil, memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan menengah tanpa harus menempuh perjalanan jauh ataupun berpindah ke kabupaten lain. ***
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
