GOSIPGARUT.ID — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan komitmen kuat Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo. Hal itu disampaikan KDM dalam forum The Economics 360: Economics & Business Forum 2025 di Bale Gemah Ripah, Gedung Sate, Bandung, Rabu (19/11/2025).
KDM menyebut percepatan pembangunan ekonomi Jabar akan ditempuh melalui empat strategi utama: percepatan pembangunan infrastruktur, penyederhanaan perizinan, penguatan link and match pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja, serta pengendalian konsumsi publik yang tidak produktif.
“Akselerasi ekonomi… satu mendorong infrastruktur, dua mempermudah perizinan, tiga mendorong pendidikan mengarah pada dunia kerja, dan keempat menekan angka konsumsi publik,” kata KDM.
Dalam forum tersebut, KDM juga mengangkat isu akses pelayanan pembayaran listrik. Ia menyoroti fakta bahwa Bank BJB, bank daerah terbesar di Jawa Barat, belum dapat digunakan sebagai kanal pembayaran listrik.
“Jawa Barat pengguna listriknya besar. Tapi sampai hari ini Bank BJB belum bisa menjadi tempat pembayaran listrik. Saya ingin Direksi PLN membuka ruang bagi Bank Jabar agar bisa jadi tempat pembayaran listrik warga,” tegasnya.
Menurut KDM, integrasi layanan antar-institusi adalah bagian penting dari upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
Penguatan sektor pangan turut menjadi agenda prioritas Jawa Barat. Mulai dari produksi telur, sayuran, ikan, daging, hingga beras, KDM meminta seluruh pemangku kepentingan meningkatkan produktivitas lahan serta membuka ruang investasi yang lebih luas di sektor pertanian.
“Produksinya harus ditambah. Mari kita buka ruang investasi dan tingkatkan produktivitas tanaman pangan,” ujarnya.
Keadilan Fiskal Jadi Sorotan: “Industri di Sini, Pajaknya Lari ke Daerah Lain”
KDM juga melontarkan kritik konstruktif terhadap sistem fiskal nasional yang dinilai belum adil bagi Jawa Barat. Ia mengungkap, banyak perusahaan besar yang beroperasi di Jawa Barat namun membayar pajak di daerah lain karena kantor pusatnya berada di luar provinsi.
“Jika ada industri di satu tempat, pajaknya harus dibayar di tempat itu. Jangan industri di sini, tetapi bagi hasilnya di daerah lain. Di mana letak keadilan fiskal?” ucapnya.
Ia menegaskan, desa yang menjadi lokasi industri harus menjadi prioritas pembangunan, mulai dari infrastruktur hingga layanan dasar, agar tumbuh menjadi desa produktif dan mandiri.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Jawa Barat pada Kuartal III 2025 mencapai 5,20 persen—lebih tinggi dari rerata nasional yang berada di angka 5,04 persen.
KDM menyebut capaian tersebut sebagai bukti kuat bahwa kolaborasi lintas sektor di Jawa Barat berjalan efektif.
“Selama ini pertumbuhan ekonomi Jabar selalu di bawah rata-rata nasional. Hari ini kita berada di atasnya. Artinya ada kinerja kolaboratif dari pemerintah daerah, provinsi, hingga dunia usaha yang berjalan simultan,” tuturnya.
Menurutnya, tren positif ini didorong oleh pembangunan infrastruktur masif, peningkatan investasi, dan aktivitas produksi yang semakin kuat.
KDM optimistis pembangunan infrastruktur besar-besaran yang tengah berlangsung akan mulai memberikan dampak signifikan pada 2026. Ia menyebut peningkatan penyerapan tenaga kerja dan melonjaknya kapasitas produksi industri sebagai dua efek utama yang ditunggu.
Dengan berbagai langkah tersebut, KDM menegaskan Jawa Barat berada dalam posisi strategis untuk menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional di era baru. (Yan AS)
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
