GOSIPGARUT.ID — Mafia pangan bukan sekadar isu harga, melainkan soal kedaulatan negara. Manipulasi beras—makanan pokok hampir 300 juta rakyat—menjadi alarm keras yang tak bisa diabaikan. Fenomena inilah yang disebut Serakahnomics, wajah ekonomi rakus yang menjerat hajat hidup rakyat kecil.
Data resmi menunjukkan jurang yang mencolok: 92 persen stok beras nasional dikuasai swasta, sementara pemerintah melalui Bulog hanya mengendalikan 8 persen atau sekitar 4 juta ton dari total produksi. Ketimpangan ini membuat langkah intervensi negara kerap tertatih, bahkan nyaris tak berdaya menghadapi dominasi pasar.
“Membongkar mafia pangan tidak cukup hanya mengandalkan Bulog. Presiden harus memimpin gerakan terpadu lintas kementerian dan lembaga,” kata Kang Oos Supyadin, pemerhati kebijakan publik, Senin (18/8/2025).
Ia menyebut, Kementan harus menjaga produksi dari hulu, Kemendag mengatur distribusi dan impor, Kementerian BUMN memperkuat Bulog, Kemenkeu menyiapkan dukungan anggaran, Kemenko Perekonomian menyinergikan strategi, Kemendagri menjaga stabilitas di daerah, dan Bapanas menjadi komando cadangan serta distribusi pangan. Sementara itu, TNI dan Polri wajib memastikan keamanan dan kondusivitas agar kebijakan tidak disabotase oleh kepentingan tersembunyi.
Oos mengingatkan, mafia pangan kerap bersembunyi di balik dominasi pasar. Mereka tidak hanya berasal dari kalangan pengusaha besar, tetapi juga sering berkelindan dengan oknum pejabat maupun aparat. Pola manipulasi data panen, izin impor yang diperdagangkan, hingga kebocoran stok Bulog ke tangan swasta sudah berulang kali terjadi.
Kini, ketika Presiden Prabowo sendiri menyoroti langsung persoalan ini, jelas mafia pangan bukan isu kecil. “Mafia pangan adalah ancaman serius bagi kedaulatan rakyat, bangsa, dan negara. Saatnya gerakan bersama digalang, agar praktik Serakahnomics benar-benar diberantas,” tegas Oos. ***
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
