Beranda Berita HMI Garut Ingatkan SKPD Tidak Jadikan Pernikahan Putri Karlina untuk Memobilisasi Kekuasaan

HMI Garut Ingatkan SKPD Tidak Jadikan Pernikahan Putri Karlina untuk Memobilisasi Kekuasaan

14 Juli 202514 Juli 2025

Kabid Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Pemuda (PTKP) HMI Cabang Garut, Respi Malik Abdul Aziz.

GOSIPGARUT.ID — Kepala Bidang (Kabid) Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Pemuda (PTKP) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Garut, Respi Malik Abdul Aziz, mengingatkan seluruh unsur SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) tidak menjadikan moment pernikahan Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, untuk memobilisasi kekuasaan dan penyalahgunaan fasilitas negara.

Respi Malik Abdul Aziz menyampaikan, peringatan itu perlu disampaikan karena adanya indikasi keterlibatan sejumlah unsur birokrasi dan institusi vertikal dalam persiapan acara yang akan berlangsung pada 16 – 17 Juli 2025 itu secara berlebihan.

“Jika benar ada mobilisasi ASN, penggunaan fasilitas negara, bahkan keterlibatan aparat keamanan dalam skala besar, maka hal ini merupakan bentuk penyimpangan etika pemerintahan dan pemborosan sumber daya publik,” ujar dia, Senin (14/7/2025).

Respi Malik Abdul Aziz berpandangan bahwa pernikahan adalah urusan pribadi pejabat, bukan tanggung jawab birokrasi dan institusi negara. Untuk itu, SKPD harus menjaga marwah institusi, tidak terjebak dalam budaya feodal dan loyalitas personal yang mencederai profesionalitas.

“Penggunaan fasilitas publik untuk kepentingan pribadi adalah bentuk penyalahgunaan wewenang, dan berpotensi melanggar hukum jika menggunakan anggaran negara secara tidak sah,” tandasnya.

Respi Malik Abdul Aziz menyerukan kepada seluruh pimpinan SKPD dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk bersikap profesional dan menolak instruksi di luar kewajaran.

“Kemudian kepada Bupati dan Sekda Garut agar tidak membiarkan aparatur sipil negara dijadikan alat pelengkap acara pribadi. Kepada masyarakat sipil dan media untuk turut mengawasi transparansi dalam acara ini, termasuk potensi pembiayaan dari APBD secara terselubung,” ucapnya.

Menurut Respi Malik Abdul Aziz, HMI Cabang Garut akan terus berdiri di barisan masyarakat, dan mengingatkan seluruh pemangku jabatan publik untuk tetap berpijak pada etika, amanah, dan akuntabilitas.

“Kami percaya, kepercayaan rakyat terhadap pemerintah tidak dibangun dari kemewahan pesta, tetapi dari keteladanan dan pengabdian,” pungkasnya. (Yuyus)