GOSIPGARUT.ID — Ketimpangan anggaran di Kabupaten Garut terus menjadi isu panas menjelang Pilkada 2024. Koordinator Strategi pasangan calon nomor 2, Santri (Syakur-Putri), Galih F. Qurbany, menegaskan bahwa pemborosan anggaran, khususnya dalam perjalanan dinas, merupakan cerminan kegagalan pemerintah memahami kebutuhan masyarakat.
Berdasarkan laporan BPK, kata dia, alokasi anggaran perjalanan dinas mencapai Rp91 miliar, sementara dana bantuan sosial hanya Rp33 miliar. Perbandingan ini menunjukkan prioritas yang keliru dalam pengelolaan APBD.
“APBD adalah alat untuk mensejahterakan rakyat, bukan menopang gaya hidup birokrasi yang boros. Di tengah kondisi masyarakat yang membutuhkan, ketimpangan seperti ini menjadi ironi yang tak bisa dibiarkan,” tegas Galih, Selasa (19/11/2024).
Ia menyoroti perjalanan dinas di Pemkab Garut yang rata-rata mencapai Rp90 miliar per tahun. Menurut Galih, paslon Santri berkomitmen untuk memangkas anggaran perjalanan dinas hingga 40 persen jika terpilih sebagai bupati dan wakil bupati periode 2025-2030.
Dengan penghematan sebesar Rp36 miliar per tahun, dalam lima tahun masa jabatan akan terkumpul Rp180 miliar. “Dana ini dapat dialokasikan untuk program yang langsung berdampak pada masyarakat, seperti layanan kesehatan gratis dan bantuan sosial,” tambahnya.
Langkah serupa juga akan diterapkan pada kegiatan-kegiatan seremonial yang dianggap memboroskan anggaran tanpa memberikan dampak signifikan bagi masyarakat.
Galih menegaskan, pasangan Santri akan menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien dan pro-rakyat. Salah satu contohnya adalah rencana untuk menghapus sewa rumah dinas bagi wakil bupati yang menghabiskan Rp168 juta per tahun, serta perjalanan dinas luar negeri yang menghabiskan hingga Rp1,1 miliar tanpa pertanggungjawaban memadai.
Selain itu, Galih juga menekankan pentingnya mengoptimalkan sumber daya alam (SDA) Garut. Salah satu potensi besar yang dapat dimanfaatkan adalah dana bagi hasil (DBH) panas bumi dan bonus produksinya, yang mencapai Rp160 miliar per tahun.
“Dana ini harus diarahkan langsung ke program-program yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat Garut. Panas bumi adalah SDA yang menjadi hak rakyat Garut, dan mereka harus menjadi pemilik manfaat utamanya,” tegasnya.
Galih juga menyebut DBH Cukai Hasil Tembakau (DBHCT) sebagai sumber dana lain yang harus digunakan untuk mendanai program prioritas masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.
“Realitasnya, SDA inilah yang menjadi andalan Garut. Maka, anggaran tersebut harus diprioritaskan untuk rakyat, bukan untuk birokrasi yang boros,” ucapnya.
Galih memaparkan potensi besar dari penghematan anggaran dan optimalisasi DBH tersebut. Dengan mengalokasikan dana secara bijak, pasangan Santri mampu mewujudkan program kesehatan gratis bagi 2,5 juta penduduk Garut.
Program ini telah diujicobakan di Kecamatan Cilawu dengan hasil yang memuaskan, meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas.
“Bayangkan, Rp180 miliar dari penghematan perjalanan dinas dan kegiatan seremonial, ditambah Rp160 miliar DBH panas bumi, bisa digunakan untuk layanan kesehatan gratis, bantuan sosial, dan pemberdayaan ekonomi. Ini adalah perubahan nyata yang akan dirasakan langsung oleh masyarakat,” jelas Galih.
Ia juga mengkritik rezim sebelumnya yang dinilainya gagal memanfaatkan potensi besar Garut untuk mengentaskan kemiskinan. Menurut Galih, sumber daya alam yang melimpah tidak dikelola secara optimal karena lemahnya tata kelola dan kurangnya keberanian politik untuk berpihak pada rakyat.
Ia menyampaikan, pasangan Santri hadir sebagai jawaban atas kebutuhan perubahan di Garut. Dengan strategi konkret dan keberanian untuk memangkas anggaran yang tidak efektif, pasangan ini bertekad menciptakan pemerintahan yang bersih, efisien, dan benar-benar berpihak pada masyarakat.
“Pemborosan harus dihentikan. Keadilan sosial harus ditegakkan. Kami menawarkan perubahan nyata yang akan membawa Garut menuju kemakmuran,” pungkas Galih. ***



.png)











