GOSIPGARUT.ID — Pemerintah Kabupaten Garut menyuntikkan amunisi baru ke dalam jajaran birokrasinya dengan merangkul tiga lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XXXIII. Pengangkatan resmi ini ditandai lewat seremoni Apel Gabungan yang dipimpin Bupati Abdusy Syakur Amin di Lapangan Sekretariat Daerah Garut, Senin, 2 November 2026.
Penetapan status Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tersebut tertuang dalam Keputusan Bupati Garut Nomor 800.1.2.5/Kep.639-BKD/2026. Langkah ini menjadi momentum bagi Pemkab Garut untuk menambal posisi strategis di sektor perencanaan, pengawasan, hingga penanggulangan bencana.
Di hadapan peserta apel, Bupati Abdusy Syakur melempar peringatan keras agar para purna praja tidak main-main dengan status barunya. Ia menegaskan bahwa keputusan mengabdi lewat jalur IPDN membawa implikasi moral yang harus dipikul tanpa batas waktu.
”Tentunya di mana Anda harus mendedikasikan hidup Anda sekian puluhan tahun untuk masyarakat, bahkan juga mungkin lifetime atau seumur hidup Anda akan didedikasikan untuk masyarakat,” kata Syakur.
Ia menambahkan, sumpah jabatan bukan sekadar ritual seremonial, melainkan janjinya pada publik. Integritas dan efisiensi birokrasi ditantang langsung di lapangan lewat eksekusi tugas yang presisi di instansi tempat mereka bernaung.
Sebar Pamong Muda ke Lini Vital
Tiga alumni sekolah kedinasan tersebut langsung ditempatkan di tiga instansi teknis yang berhadapan langsung dengan tata kelola daerah dan pelayanan masyarakat:
Muhammad Igor Digdyo Pinandoyo, S.Tr.I.P. – Menjabat Analis Kebakaran Ahli Pertama di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut. Igor dibebani tugas memetakan potensi risiko dan respons cepat kebencanaan.
Vrisca Berliandira, S.Tr.I.P. – Menduduki posisi Perencana Ahli Pertama di Sekretariat Daerah Kabupaten Garut, berfokus pada penyusunan prioritas kebijakan teknis daerah.
Anis Novianti, S.Tr.I.P. – Mengisi formasi Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama di Inspektorat Daerah Kabupaten Garut untuk memperkuat benteng pengawasan internal birokrasi.
Masuknya darah segar lulusan pamong praja ini diharapkan tidak sekadar memenuhi kuota formasi pegawai, melainkan memotong alur birokrasi yang lambat dan mengakselerasi performa Pemkab Garut di tengah tuntutan transparansi publik yang kian tinggi. ***
