GOSIPGARUT.ID — Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat bersama DPRD Provinsi Jawa Barat resmi menyepakati Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027. Kesepakatan tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna di Ruang Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, Rabu (5/8/2026), sebagai landasan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
Rapat paripurna tersebut juga dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) layanan transportasi publik antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan operator DAMRI dan Big Bird sebagai bagian dari upaya memperkuat layanan transportasi bagi masyarakat.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, kebijakan anggaran tahun 2027 akan difokuskan pada penyelesaian berbagai layanan dasar yang berdampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat. Menurutnya, tahun 2027 menjadi fase akhir penyelesaian sejumlah program prioritas yang telah dijalankan selama masa kepemimpinannya.
“Tahun 2027 tinggal melanjutkan sektor pendidikan. Sekolah-sekolah di Jabar semua sudah dalam kondisi baik, layanan dasar pendidikan terselesaikan,” ujar Dedi Mulyadi usai rapat.
Selain sektor pendidikan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan penyelesaian program elektrifikasi bagi masyarakat yang hingga kini belum menikmati akses listrik. Dari kondisi awal sekitar 500.000 rumah tangga yang belum teraliri listrik, pemerintah menyebut target yang masih harus diselesaikan tersisa sekitar 80.000 warga.
Di bidang infrastruktur, pembangunan dan peningkatan konektivitas jalan tetap menjadi salah satu prioritas utama. Pembangunan tidak hanya menyasar jalan provinsi, tetapi juga memperkuat keterhubungan jalan nasional, kabupaten, hingga desa untuk membuka akses wilayah yang masih terisolasi.
Dedi menegaskan, pembangunan infrastruktur jalan memiliki dampak yang jauh lebih luas dibanding sekadar pembangunan fisik. Infrastruktur yang memadai dinilai menjadi kunci bagi masyarakat untuk mengakses layanan pendidikan maupun kesehatan.
“Pembangunan jalan bukan sekadar fisik, tetapi memastikan akses layak ke sekolah dan rumah sakit. Tidak boleh lagi ada anak menyeberang sungai untuk sekolah atau pasien ditandu karena ambulans tidak bisa masuk,” tegasnya.
Selain itu, program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) juga tetap masuk dalam daftar prioritas anggaran 2027. Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat sekaligus mendukung pemerataan kesejahteraan di berbagai daerah. (Yan AS)
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
