GOSIPGARUT.ID — Kabupaten Garut tidak hanya dikenal sebagai daerah agraris dan tujuan wisata, tetapi juga menjadi salah satu lumbung energi panas bumi terbesar di Indonesia. Dalam satu dekade terakhir, pengembangan panas bumi di daerah ini telah menghasilkan bonus produksi sebesar Rp137,84 miliar yang masuk ke kas pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan.
Besarnya potensi tersebut mendorong Forum Pengkajian Pengembangan Garut Selatan (FPPGS) agar manfaat energi panas bumi tidak hanya berhenti pada produksi listrik, tetapi juga semakin dirasakan masyarakat melalui pembangunan yang transparan, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Anggota FPPGS, Oos Supyadin SE, MM, mengatakan Garut memiliki sejumlah lapangan panas bumi strategis dengan kapasitas produksi yang cukup besar. Di antaranya PLTP Darajat yang dikelola Star Energy Geothermal dengan kapasitas sekitar 270 megawatt (MW), PLTP Kamojang milik Pertamina Geothermal Energy dengan kapasitas terpasang 235 MW, serta PLTP Karaha Cakrabuana yang memiliki kapasitas 30 MW.
“Potensi cadangan panas bumi di Garut diperkirakan mencapai 500 MW. Ini merupakan kekayaan alam yang sangat besar dan harus mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Oos.
Menurut dia, selama ini masyarakat lebih banyak mengenal panas bumi sebagai sumber energi untuk pembangkit listrik. Padahal, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong agar pemanfaatan panas bumi juga menjadi instrumen pembangunan daerah yang mampu menciptakan manfaat ekonomi secara langsung.
Pemanfaatan tersebut antara lain melalui pembangunan infrastruktur desa, rehabilitasi sekolah, penguatan ketahanan pangan, penyediaan sarana air bersih, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar wilayah operasi panas bumi.
Di Kabupaten Garut, dampak ekonomi dari pengembangan panas bumi telah dirasakan melalui bonus produksi yang diterima pemerintah daerah setiap tahun. Sekretaris Daerah Kabupaten Garut, Nurdin Yana, menyebutkan bahwa sepanjang periode 2015 hingga 2025 total bonus produksi panas bumi yang diterima daerah mencapai Rp137,84 miliar.
Dana tersebut kemudian dialokasikan untuk berbagai program pembangunan. Pada 2025, misalnya, Pemerintah Kabupaten Garut menganggarkan Rp14,43 miliar untuk bantuan keuangan desa, dukungan sarana keagamaan, serta pembangunan sejumlah ruas jalan yang menjadi akses penting masyarakat.
Sementara pada 2026, bonus produksi panas bumi dimanfaatkan untuk pembangunan tanggul sungai, rehabilitasi jaringan irigasi, penyediaan air bersih, pembangunan sanitasi, perbaikan jalan desa, hingga rehabilitasi sekolah.
Meski demikian, Oos menilai masih ada sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian bersama agar pengelolaan panas bumi benar-benar mampu meningkatkan kapasitas daerah secara optimal.
Pertama, masyarakat perlu mengetahui secara terbuka berapa kapasitas produksi panas bumi yang dihasilkan dari wilayah Garut. Transparansi data tersebut dinilai penting untuk memastikan kesesuaian antara produksi yang dihasilkan dan bonus yang diterima daerah.
Kedua, pemerintah daerah didorong untuk terus membuka informasi terkait pemanfaatan bonus produksi sehingga masyarakat dapat mengawasi sekaligus merasakan manfaatnya secara langsung.
Ketiga, pengawasan lingkungan di kawasan operasi panas bumi harus menjadi prioritas guna mencegah potensi dampak terhadap lingkungan dan masyarakat yang tinggal di sekitar area produksi.
Selain itu, Oos juga mengusulkan agar desa-desa yang bersentuhan langsung dengan aktivitas panas bumi memperoleh prioritas pembangunan yang lebih besar sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat yang berada di sekitar kawasan produksi.
Tak kalah penting, ia mendorong lahirnya program pendidikan dan pelatihan khusus bidang panas bumi bagi generasi muda Garut. Menurutnya, keberadaan sumber daya alam yang melimpah harus diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia lokal agar dapat mengambil peran dalam industri energi masa depan.
“Ke depan, putra-putri Garut harus menjadi pelaku utama dalam pengelolaan dan pengembangan energi panas bumi di daerahnya sendiri,” ujar Oos.
Selain aktif di FPPGS, Oos Supyadin juga merupakan bagian dari Dewan Adat Kabupaten Garut (DAKG), Majelis Adat Sunda (Masda) Jawa Barat, Komunitas Masyarakat Garut, serta dikenal sebagai pemerhati kebijakan publik, sejarah, dan budaya. ***
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
