GOSIPGARUT.ID — Video pengakuan seorang emak-emak penerima bantuan sosial kembali membuat jagat media sosial geger. Kali ini, peristiwa yang dinilai memalukan itu terjadi di Desa Karangwangi, Kecamatan Mekarmukti, Garut Selatan. Seorang warga Kampung Cicalobak mengaku menerima pemotongan bantuan BLTS Kesra sebesar Rp 500.000 yang diduga dilakukan oleh oknum pemerintah desa.
Dalam video yang viral di TikTok, perempuan paruh baya tersebut menceritakan secara rinci proses pencairan bantuan yang ia alami. Mulanya, ia datang ke kantor pos dengan membawa persyaratan berupa KTP dan Kartu Keluarga (KK), baik asli maupun fotokopi.
“Setelah berkas diserahkan, kami menerima uang Rp 900.000 dari pegawai pos. Uangnya dihitung, lalu saya difoto sambil memegang uang dan KTP,” ujar korban dalam rekaman video tersebut.
Namun, usai proses dokumentasi itu, uang yang baru saja diterimanya kembali diserahkan kepada seorang pegawai desa yang berada di lokasi. Dari tangan oknum desa itulah, korban mengaku hanya menerima Rp400 ribu, sementara Rp500 ribu lainnya diduga dipotong.
“Yang Rp 500.000 diambil. Kami hanya dikasih Rp 400.000 beserta KTP asli. Surat dari kantor pos ditahan,” tuturnya.
Korban juga mengungkapkan bahwa setelah menerima uang tersebut, dirinya langsung diminta pulang tanpa menandatangani dokumen apa pun. Proses tersebut, menurutnya, menimbulkan kecurigaan bahwa pemotongan dilakukan secara sistematis agar laporan pencairan bantuan ke pusat tetap terlihat utuh.
Video pengakuan itu sontak memantik kemarahan publik. Sejumlah warganet menilai praktik tersebut sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan yang menyasar masyarakat kecil.
“Garut kembali viral, bukan karena prestasi, tapi karena kelakuan pejabat yang tidak bertanggung jawab. Bantuan Rp900 ribu dipangkas jadi Rp400 ribu. Ini harus diaudit, terutama kepala desanya,” kata seorang netizen dalam postingan vidionya.
Hingga berita ini dipublikasikan, pihak Pemerintah Desa Karangwangi belum memberikan pernyataan resmi terkait dugaan pemotongan BLTS Kesra tersebut. Upaya konfirmasi yang dilakukan kepada aparatur desa setempat juga belum mendapatkan respons.
Kasus ini pun menambah sorotan publik terhadap tata kelola penyaluran bantuan sosial di Garut Selatan. Warganet mendesak aparat pengawas dan penegak hukum segera turun tangan untuk mengusut tuntas dugaan pemotongan tersebut, sekaligus memastikan hak masyarakat penerima bantuan tidak kembali dirugikan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. ***



.png)















