GOSIPGARUT.ID — Pemerintah Kabupaten Garut mulai menata serius strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Langkah ini diwujudkan lewat Focus Group Discussion (FGD) bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Bank Dunia (World Bank) di Ruang Rapat Bappeda Garut, Jalan Patriot, Kecamatan Tarogong Kidul, Senin (20/10/2025).
Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menyebut kehadiran dua lembaga besar tersebut menjadi kehormatan bagi daerahnya. Menurutnya, dukungan dari Bappenas dan Bank Dunia menunjukkan keseriusan bersama untuk memperkuat kemandirian fiskal Garut.
“Tentu saja merupakan kehormatan bagi kami kedatangan dua tim yang mempunyai peran besar di Indonesia, yaitu Bappenas dan juga World Bank, untuk membantu peningkatan pendapatan fiskal di Kabupaten Garut,” ujar Syakur.
Syakur menjelaskan, sejak penetapan terakhir Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada 2017, kondisi wilayah Garut telah banyak berubah. Pembangunan jalan utama, jalan poros, serta tumbuhnya kawasan real estate dan permukiman baru dinilai membawa potensi besar bagi peningkatan PBB-P2.
Sebagai tindak lanjut, Pemkab Garut berencana menaikkan NJOP dengan perhitungan yang hati-hati agar tidak memberatkan masyarakat kecil.
“Kita akan coba menaikkan NJOP dengan perhitungan bahwa yang pajaknya Rp25 ribu tidak akan terdampak secara serius karena kita akan turunkan persentasenya,” ungkapnya.
Sementara itu, Perwakilan Urban Team Bank Dunia Kantor Indonesia, Griya Rufianne, menjelaskan alasan lembaganya berfokus pada PBB-P2. Menurutnya, pajak bumi dan bangunan merupakan jenis pajak yang stabil secara global dan memiliki potensi besar untuk menopang pendapatan daerah.
“Kami berfokus ke area PBB-P2 karena secara global pajak bumi dan bangunan ini merupakan jenis pajak yang sangat stabil dan objeknya tidak berpindah,” kata Griya.
Griya juga mengungkapkan bahwa Garut bersama Kota Bandung menjadi dua daerah pertama di Indonesia yang terpilih untuk uji coba (piloting) panduan diagnosis potensi pajak properti yang disusun oleh Bank Dunia secara global.
Senada, Perwakilan Bappenas RI, Tari Lestari, menegaskan kolaborasi ini merupakan bagian dari upaya nasional untuk memperkuat pendapatan daerah sesuai amanat perencanaan pembangunan jangka panjang.
“Optimalisasi potensi pajak dan retribusi daerah ini merupakan salah satu unsur penting dalam pilar kebijakan fiskal,” jelas Tari.
Ia menambahkan, penataan keuangan daerah melalui intensifikasi pendapatan merupakan pijakan utama Bappenas untuk melanjutkan studi ini, sebagaimana tercantum dalam RPJPN 2025–2045.
Melalui kegiatan FGD ini, Pemerintah Kabupaten Garut berharap dapat memetakan potensi PBB-P2 secara akurat dan merumuskan strategi kebijakan publik yang efektif untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah. ***
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
