GOSIPGARUT.ID — Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang berlangsung di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (27/9/2025) lalu, kembali memunculkan dualisme kepemimpinan. Dua kubu besar, yakni mantan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto dan petahana Mardiono, sama-sama mengklaim sebagai ketua umum terpilih periode 2025–2030.
Ketegangan makin meruncing setelah Menteri Hukum Supratman Andi Agtas resmi menandatangani Surat Keputusan (SK) Kepengurusan PPP yang menetapkan Mardiono sebagai ketua umum. Langkah itu langsung ditolak oleh Plt Ketua DPW PPP Jawa Barat, Pepep Saeful Hidayat, yang menilai hasil muktamar sejatinya memenangkan Agus Suparmanto.
Namun, pernyataan berbeda datang dari Majelis Pakar DPW PPP Jawa Barat, Yudi Muhammad Aulia, atau yang akrab disapa Yudi Kamsut. Pria kelahiran Garut ini menegaskan bahwa muktamar dan hasilnya sudah sesuai mekanisme AD/ART partai.
“Saya sebagai kader menerima dengan senang hati dan segudang harapan bahwa SK tersebut bisa mengakhiri polemik yang terjadi saat ini,” kata Yudi kepada wartawan di Pesantren Al Musaddadiyah Garut, Kamis (2/10/2025).
Menurut dia, konflik berkepanjangan yang melanda PPP sejak era Surya Darma Ali hingga kepemimpinan Suharso Manoarfa telah menggerus energi partai. Ia menilai saatnya PPP kembali bersatu.
“Saya berharap jangan ada lagi pertikaian. Kami sudah lelah bertikai. Konflik dimulai sejak Pak Surya Darma Ali, lalu dilanjutkan Rommy hingga berujung pada kasus hukum. Sekarang dengan Pak Mardiono pun sempat terjadi lagi. Kita sudah capai,” tegas Yudi.
Lebih jauh, ia memastikan basis kader di Jawa Barat, terutama yang berakar di pesantren, tetap solid mendukung kepemimpinan Mardiono. Yudi bahkan berencana membuktikan hal itu dengan menggelar rapat akbar.
“Jawa Barat mayoritas kader dan basis pesantren PPP tetap solid. Saya siap buktikan dengan rapat akbar mendukung Pak Mardiono,” pungkasnya. ***
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
