Bupati Garut Akan Lakukan Langkah Antisipasi Terhadap Bentuk Intoleransi dan Radikalisme

Bupati Garut Akan Lakukan Langkah Antisipasi Terhadap Bentuk Intoleransi dan Radikalisme

Oleh: Hasanuddin (Aktifis Garut) PERMOHONAN organisasi non-pemerintah (Non-Governmental Organization/NGO) yang disampaikan kepada DPRD Garut beberapa hari lalu berkenaan dengan "Penggulingan...
Read More
Tahun Depan Dihapus, 400 Ribu Tenaga Honorer Akan Didorong Mengikuti Skema PPPK

Tahun Depan Dihapus, 400 Ribu Tenaga Honorer Akan Didorong Mengikuti Skema PPPK

Oleh: Hasanuddin (Aktifis Garut) PERMOHONAN organisasi non-pemerintah (Non-Governmental Organization/NGO) yang disampaikan kepada DPRD Garut beberapa hari lalu berkenaan dengan "Penggulingan...
Read More
Tenaga Honorer Akan Diganti Pekerja Outsourcing, Inilah Besaran Gajinya

Tenaga Honorer Akan Diganti Pekerja Outsourcing, Inilah Besaran Gajinya

Oleh: Hasanuddin (Aktifis Garut) PERMOHONAN organisasi non-pemerintah (Non-Governmental Organization/NGO) yang disampaikan kepada DPRD Garut beberapa hari lalu berkenaan dengan "Penggulingan...
Read More
Salah Satu Mobil Arteria Dahlan Tercatat Nunggak Pembayaran Pajak Selama 16 Bulan

Salah Satu Mobil Arteria Dahlan Tercatat Nunggak Pembayaran Pajak Selama 16 Bulan

Oleh: Hasanuddin (Aktifis Garut) PERMOHONAN organisasi non-pemerintah (Non-Governmental Organization/NGO) yang disampaikan kepada DPRD Garut beberapa hari lalu berkenaan dengan "Penggulingan...
Read More
ICMI Muda Garut Tengah Berproses dalam Pengadministrasian Organisasi di Kesbangpol

ICMI Muda Garut Tengah Berproses dalam Pengadministrasian Organisasi di Kesbangpol

Oleh: Hasanuddin (Aktifis Garut) PERMOHONAN organisasi non-pemerintah (Non-Governmental Organization/NGO) yang disampaikan kepada DPRD Garut beberapa hari lalu berkenaan dengan "Penggulingan...
Read More
Bupati Rudy Gunawan Instruksikan Pegawai Pemkab Garut Segera Laksanakan Vaksinasi Booster

Bupati Rudy Gunawan Instruksikan Pegawai Pemkab Garut Segera Laksanakan Vaksinasi Booster

Oleh: Hasanuddin (Aktifis Garut) PERMOHONAN organisasi non-pemerintah (Non-Governmental Organization/NGO) yang disampaikan kepada DPRD Garut beberapa hari lalu berkenaan dengan "Penggulingan...
Read More
Empat Hal yang Mesti Disiapkan Desa Wisata Agar Bisa Menarik Wisatawan

Empat Hal yang Mesti Disiapkan Desa Wisata Agar Bisa Menarik Wisatawan

Oleh: Hasanuddin (Aktifis Garut) PERMOHONAN organisasi non-pemerintah (Non-Governmental Organization/NGO) yang disampaikan kepada DPRD Garut beberapa hari lalu berkenaan dengan "Penggulingan...
Read More
Sudah 80 Persen Pusat Perbelanjaan di Garut Jual Minyak Goreng Rp14 Ribu/Liter

Sudah 80 Persen Pusat Perbelanjaan di Garut Jual Minyak Goreng Rp14 Ribu/Liter

Oleh: Hasanuddin (Aktifis Garut) PERMOHONAN organisasi non-pemerintah (Non-Governmental Organization/NGO) yang disampaikan kepada DPRD Garut beberapa hari lalu berkenaan dengan "Penggulingan...
Read More
Potret Wajah Baru Alun-alun Garut Raih Penghargaan dari Gallery Photografi Indonesia

Potret Wajah Baru Alun-alun Garut Raih Penghargaan dari Gallery Photografi Indonesia

Oleh: Hasanuddin (Aktifis Garut) PERMOHONAN organisasi non-pemerintah (Non-Governmental Organization/NGO) yang disampaikan kepada DPRD Garut beberapa hari lalu berkenaan dengan "Penggulingan...
Read More
Alun-alun Garut Segera Difungsikan dengan Wajah Baru Senilai Rp12,7 Miliar Lebih

Alun-alun Garut Segera Difungsikan dengan Wajah Baru Senilai Rp12,7 Miliar Lebih

Oleh: Hasanuddin (Aktifis Garut) PERMOHONAN organisasi non-pemerintah (Non-Governmental Organization/NGO) yang disampaikan kepada DPRD Garut beberapa hari lalu berkenaan dengan "Penggulingan...
Read More

Atas Permohonan DPRD, MA Pernah Kabulkan Penggulingan Bupati Garut, Bagaimana Kini?

  • Bagikan
Hasanuddin. (Foto: Istimewa)

Oleh: Hasanuddin (Aktifis Garut)

PERMOHONAN organisasi non-pemerintah (Non-Governmental Organization/NGO) yang disampaikan kepada DPRD Garut beberapa hari lalu berkenaan dengan “Penggulingan Rudy Gunawan-Helmi Budiman, Selaku Bupati dan Wakil Bupati Garut” adalah permohonan yang serius.

Sebab, pertama, diajukan secara resmi kepada DPRD Garut dan dilangsungkan secara formal dalam forum penyampaian aspirasi kepada DPRD. Kedua, terhadap pertemuan ini, tentu saja perlu ditindaklanjuti melalui sarana yang ada secara kelembagaan di DPRD, sebagaimana diatur di dalam tata tertib DPRD.

Ketiga, dan tentu saja, apakah aspirasi ini dapat ditindaklanjuti ataupun tidak, tentu perlu dijawab oleh DPRD Garut sesuai kewajibannya dan/atau konsekuensi diterimanya aspirasi secara formal beberapa hari lalu.

Sambil menunggu proses selanjutnya, saya sebagai pihak yang juga diundang oleh pencetus pertemuan NGO tersebut, yang karena sesuatu hal tidak bisa hadir, menyampaikan apresiasi atas inisiatif acara tersebut, sebagai bentuk sikap kritis terhadap pemerintah daerah, khususnya sikap kritis terhadap Bupati-Wakil Bupati sebagai pihak yang diberikan kewenangan memimpin penyelenggaraan pemerintahan di daerah untuk kepentingan pembangunan, kesejahteraan masyarakat dan melindungi hak-hak masyarakat serta kepanjangan tangan pemerintah (pusat) di daerah, terhadap kebijakan strategis nasional.

Baca Juga:   Menteri Sosial Juliari Cek Penyaluran Bansos Tunai Tahap lll di Garut

Sikap kritis ini diperlukan untuk kontrol sosial, dan menghindari Bupati-Wakil Bupati Garut bekerja melampau wewenangnya, menyimpangi wewenangnya dan melakukan praktek korupsi kolusi nepotisme (KKN) dan atau tindakan yang tidak patut sebagaimana sumpah dan janjinya.

Jika kita, melihat kebelakang, peristiwa “Penggulingan Bupati Garut” pernah terjadi, setidaknya pada peristiwa “Bupati Garut, Aceng HM Fikri”. Di mana, Aceng HM Fikri pernah dimohonkan pemberhentiannya kepada Mahkamah Agung (MA) oleh DPRD Garut, karena suatu “peristiwa” yang dianggap melanggar hukum dan melakukan perbuatan yang tidak patut.

Melalui Permohonan TUN Nomor 1 P/KHs/2013, MA mengabulkan permohonan DPRD mengenai pemberhentian Aceng HM Fikri dari jabatan Bupati Garut.

Permohonan ini tentu saja berdasarkan Keputusan DPRD Garut tentang pendapat terhadap dugaan pelanggaran etika dan perundang-undangan sebagai Bupati Garut berdasarkan hukum.

Dari peristiwa ini, dapat ditarik kesimpulan. Pertama, Bupati atau Wakil Bupati Garut dapat diberhentikan oleh DPRD tanpa terlebih dahulu dibuktikan kesalahannya di muka hukum, namun cukup atas pendapat DPRD yang dimohonkan kepada Mahkamah Agung.

Baca Juga:   Delapan Pasar Tradisional Menjadi Titik Potensi Kemacetan di Garut

Dan tentu saja, pendapat DPRD ini mempedomani ketentuan tatib DPRD, dan pemeriksaan yang komprehensif terhadap Bupati Garut dengan alat bukti yang sah secara hukum.

Kedua, peristiwa pelanggaran etika dan peraturan perundangan-undangannya harus konkret dan dapat dibuktikan kebenarannya. Ketiga, Bupati Garut saat ini, dapat menerima pemberhentian, tanpa melakukan upaya lain, dan akhirnya diberhentikan atas proses yang juga melibatkan pemerintah.

Lalu bagaimana dengan aspirasi yang disampaikan beberapa NGO atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) saat ini terhadap Rudy Gunawan dan Helmi Budiman?

Tentu tidak semudah dan berpeluang ditindaklanjuti sebagaimana yang lalu, atas keadaan dan pendapat sebagai berikut;

Pertama, peristiwa pelanggaran etika dan peraturan perundang-undangannya masih belum nyata dikemukakan, baru terbatas pada pendapat umum. Kedua, pendapat ini baru disampaikan dalan format aspirasi atau penyampaian pendapat, belum pengaduan dan permohonan pemberhentian kepada DPRD Garut.

Ketiga, kondisi DPRD Garut yang masih “tersandera” pemeriksaan dugaan hukum dana reses, pokir dan BOP tentu berimplikasi pada keberanian DPRD dalam mensikapi aspirasi tersebut, apalagi menyangkut memberhentikan Rudy Gunawan yang memiliki latar belakang hukum, profesi hukum tentu memiliki dasar argumentasi hukum yang kuat untuk menolak dan melakukan perlawanan hukum.

Baca Juga:   PT Changsin Akui Belum Bisa Beri CSR kepada Warga Karena Masih Punya Utang

Ini beberapa hal yang perlu dikaji secara serius. Namun di balik itu semua, ada yang menarik dalam penyampaian aspirasi tersebut berkaitan dengan dugaan “Kebocoran 15 persen APBD Garut dalam pengadaan barang dan jasa”. Ini tudingan serius yang harus disikapi oleh DPRD Garut melalui fungsi pengawasannya.

Perlu didalami, diselidiki dan diklarifikasi secara prosedur, apakah dugaan tersebut benar?

Akhir kata, Rudy Gunawan dan Helmi Budiman dalam kapasitasnya sebagai Bupati dan Wakil Bupati Garut perlu dikritik dan dikontrol untuk menghindari penyalahgunaan wewenang yang akibatnya daerah dirugikan.

Dalam kapasitasnya sebagai pribadi, Beliau pernah menjadi bagian dari NGO/LSM yang tentu memahami dinamika ini.

Salam Hormat.
Garut, 15 November 2021

  • Bagikan

Comment