GOSIPGARUT.ID — Pendiri Pusat Informasi dan Studi Pembangunan (PISP), Hasanuddin, mengatakan perlu melibatkan media massa, baik cetak maupun online, di Kabupaten Garut dalam sosialisasi dan edukasi pengendalian Covid-19.
Apalagi dalam situasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 saat ini, melibatkan media massa sangat penting untuk menghindari edukasi langsung dan kerumunan.
“Sekarang ini setiap masyarakat sudah dapat mengakses media online secara langsung. Untuk itu Pemkab Garut harus segera mengundang Pemred media cetak/elektoktonik untuk membahas hal ini,” kata eks aktivis ’98 itu, Selasa (3/8/2021).
Menurut Hasanuddin, meningkatnya status dari level 3 ke level 4 bencana kesehatan Covid-19 di Kabupaten Garut sebagaimana disebutkan di dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pemberlakukan PPKM Level 4, 3, dan 2 Covid-19 di Jawa dan Bali perlu disikapi secara terstruktur dan sistematis dalam pengendalian dan pencegahan pandemi Covid-19.
“Tentu hal ini berkaitan dengan disiplin pelaksanaan protokol kebencanaan yang menjadi pedoman Tim Gugus Tugas atau pemerintah daerah, yang memiliki otoritas atau kewenangan pengendalian dan pencegahan,” ujar dia.
Hasanuddin menuturkan, banyak faktor peningkatan level dari 3 ke level 4. Salah satunya kurangnya edukasi dan sosialisasi dari pihak pemerintah daerah. Oleh sebab itu sosialisasi dan edukasi ini perlu dimaksimalkan.
“Perlu dilibatkan media massa di Kabupaten Garut dalam beberapa materi penting protokol kesehatan, dan apa yang mesti dilakukan masyarakat dalam situasi kebencanaan ini. Kami berharap, pihak Pemkab melibatkan media ini secara terstruktur, sistematis dan massif,” tandasnya.
Hasanuddin juga menegaskan bahwa perlunya dialokasikan anggaran untuk media massa sebagai bagian dari edukasi sebagaimana Inmendagri 27 Tahun 2021 dan Protokol Kebencanaan.
“Kami berharap Dinas Kesehatan dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) serta epidemiolog dapat dilibatkan memberikan materi sederhana dalam edukasi ini,” pungkas pendiri Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padjajaran itu. ***
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
