oleh

Mulai Hari Ini Setda Garut Tutup Gegara 4 Pendamping Bupati Covid-19

GOSIPGARUT.ID — Mulai Senin (26/10/2020), kantor-kantor di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Pemkab Garut, termasuk di dalamnya kantor Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda, ditutup hingga 1 November 2020.

Hal itu dilakukan menyusul empat pegawai Sub Bagian Protokol Setda Garut yang biasa mendampingi Bupati Garut Rudy Gunawan terkonfirmasi positif Covid-19.

Berdasarkan surat dikeluarkan Penjabat Sekretaris Daerah Garut Zatzat Munazat bernomor 443.2/11325/Um/2020 tertanggal 23 Oktober 2020 ditujukan kepada Staf Ahli Bupati, Asisten, Kepala Bagian di lingkungan Setda Garut disebutkan, penutupan kantor di lingkungan Setda dilakukan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 di lingkungan Pemkab Garut sehubungan ditemukan kasus positif (Covid-19) pada aparatur sipil negara (ASN) di Perangkat Daerah.

Selanjutnya, para Staf Ahli Bupati, para Asisten, dan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan serta para Kepala Sub Bagian pada Bagian Administrasi Pembangunan berkantor di Pendopo Kabupaten Garut (Jalan Kabupaten Kecamatan Garut Kota). Sedangkan Kepala Bagian lain berkantor di Rumah Dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Garut (Jalan Patriot Kecamatan Tarogong Kidul).

Baca Juga:   Gas LPG 3 Kilogram Dijual Murah di Garut, Warga Antusias Membeli

Para Kepala Sub Bagian lain dan pegawai melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing dengan catatan alat komunikasi dalam keadaan aktif untuk memudahkan koordinasi dan melaporkan hasil pekerjaan selama bekerja di rumah (work from home/WFH).

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan diharuskan melakukan isolasi mandiri selama 14 hari terhitung mulai 24 Oktober 2020 sampai 6 November 2020. Selama melakukan isolasi mandiri, mereka tidak diperbolehkan melakukan perjalanan ke luar kota.

Baca Juga:   Apdesi Canangkan Pemasangan Listrik Gratis untuk Warga Kurang Mampu di Pelosok Garut

Pelayanan kantor dibuka kembali pada 2 November 2020 dengan sistem kerja sebagaimana diatur Surat Edaran MenPAN RB No 67 tahun 2020 poin 2.b.4. Instansi pemerintah yang berada pada zona kabupaten/kota berkategori risiko tinggi, Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (work from home/WFO) paling banyak 25 persen pada unit kerja instansi yang bersangkutan. (Zainul Mukhtar)

Baca Juga:   219 Hektare Tanaman Padi di Garut Diserang Hama Ngengat

Komentar

Berita Terkait