oleh

Demo Pelantikan Anggota DPRD Garut Ricuh, Tiga Demonstran Ditangkap

GOSIPGARUT.ID — Aksi demonstrasi pelantikan anggota DPRD Garut periode 2019-2024 pada Selasa (13/8/2019) diwarnai aksi kericuhan di sekitar jalan Patriot, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut. Tiga orang massa aksi (demonstran) diamankan pihak kepolisian.

Sebelum terjadi kericuhan, ketegangan sempat terjadi antara anggota polisi yang tengah mengamankan jalannya pelantikan dengan massa aksi gabungan antara pedagang kaki lima dan mahasiswa yang sudah berorasi sejak pukul 09.00 WIB. Massa aksi berupaya masuk ke area pelantikan, namun diadang pihak kepolisian sehingga kericuhan pun terjadi.

Mobil yang digunakan massa aksi sempat dimajukan sehingga hampir menabrak anggota polisi yang sedang melakukan pengamanan. Akhirnya, polisi pun menangkap tiga orang anggota massa aksi yang diduga sebagai provokator dalam kericuhan tersebut.

Baca Juga:   Reses Hj Uum Suhartini, di Dua Lokasi Dihadiri 370 Orang

Salah seorang perwakilan dari massa aksi, Irfan Afriansyah membenarkan tiga orang kawannya ditangkap polisi. Ketiga orang yang diamankan adalah Abu Musa, Dian Hasanuddin, dan Okky.

“Kedatangan kami ke sini adalah untuk menyuarakan aspirasi kepada anggota DPRD Garut yang baru. Kita ingin menyampaikan bahwa program Bupati Garut ini telah gagal karena tidak memerhatikan rakyat kecil. Faktanya adalah PKL yang tidak diperhatikan nasibnya karena diusir dari lokasi biasa berjualan di kawasan Jalan Ahmad Yani,” ujarnya.

Baca Juga:   Jadi Legislator, Aris Munandar Ucapkan Terimakasih Atas Kepercayaan Masyarakat

Menurut Irfan, pengusiran tersebut cenderung tebang pilih karena sebelumnya hal tersebut tidak dilakukan Bupati saat mendekati Pilkada serentak tahun lalu. Namun setelah terpilih kembali sebagai Bupati, para PKL kemudian diusir dan nasibnya menggantung karena tidak bisa mengais rezeki.

Dia meminta agar anggota DPRD yang baru dilantik bisa menerima aspirasi tersebut sehingga rakyat kecil bisa kembali mengais rezeki untuk menghidupi keluarganya.

“Sikap pemerintah untuk tetap merelokasi PKL adalah bentuk arogansi yang tidak memperhatikan kesejahteraan rakyat kecil seperti PKL. Kita berharap agar Pemkab Garut mengkaji ulang Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang K3,” katanya.

Baca Juga:   Beginilah Tradisi Penjemputan Personil Baru Yonif Raider 303/SSM

Sementara itu, Ketua Lembaga Pedagang Kaki Lima Garut (LPKLG), Tatang menuturkan kedatangan PKL dan mahasiswa adalah untuk meminta anggota DPRD yang baru dilantik bisa bekerja sebagaimana mestinya. Meski hari ini pihaknya tidak bisa bertemu langsung, ia meyakini mereka mendengar aspirasinya.

Selain itu, Tatang berharap agar para anggota DPRD Garut yang baru dilantik bisa bekerja dengan baik dan menjalankan fungsi pengawasan jalannya pemerintahan.

“Kami PKL siap menata dan menghilangkan kesan kumuh. Tapi untuk penataan yang dilakukan oleh Pemkab Garut juga harus atas dasar musyawarah dengan PKL,” ungkapnya. (Mrdk/Yus)

Komentar

Berita Terkait