Berita

Skandal Korupsi di BIJ yang Libatkan Legislator Garut 2019-2024, Aktivis: Cermin Kegagalan Rudy-Helmi dalam Tata Kelola Pemerintahan

×

Skandal Korupsi di BIJ yang Libatkan Legislator Garut 2019-2024, Aktivis: Cermin Kegagalan Rudy-Helmi dalam Tata Kelola Pemerintahan

Sebarkan artikel ini
Aktivis Garut, Lukmanul Hakim. (Foto: Istimewa)

GOSIPGARUT.ID — Skandal dugaan korupsi di Bank Intan Jabar (BIJ) yang melibatkan anggota DPRD Garut periode 2019-2024 mencerminkan kegagalan serius dalam tata kelola pemerintahan Garut selama rezim Rudy Gunawan-Helmi Budiman. Demikian penilaiann aktivis yang kerap mengkritisi kebijakan daerah, Lukmanul Hakim.

Ia juga menilai bahwa skandal ini hanyalah puncak dari kegagalan pemerintahan Rudy-Helmi dalam menciptakan reformasi keuangan yang transparan.

Menurut Lukmanul, dugaan kerugian negara sebesar Rp213 miliar dalam kasus ini adalah contoh buruk dari lemahnya pengawasan dan tata kelola pemerintahan. Selain merugikan daerah secara finansial, skandal tersebut juga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap wakil rakyat yang seharusnya menjadi pengawas penggunaan anggaran.

Baca Juga:   Tingkatkan Imunitas Tubuh Warga, Legislator PDIP di Dapil 3 Bagikan Buah Jeruk

“Korupsi yang melibatkan oknum DPRD ini, merupakan pengkhianatan besar terhadap amanah yang diberikan oleh rakyat,” kata Lukmanul, Selasa (22/10/2024).

Menurut dia, dalam sepuluh tahun kepemimpinan Rudy-Helmi, masalah transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan kerap diabaikan. Skandal-skandal keuangan yang terus muncul menegaskan bahwa tidak ada tindakan tegas untuk memperbaiki sistem.

Ia mengatakan, pembiaran terhadap praktik-praktik korupsi ini menunjukkan betapa jauhnya pemerintahan Garut dari prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Baca Juga:   BGN Kawal Ketat Program Gizi di Jawa Barat, Kepala Dapur Jadi Garda Terdepan

“Solusi yang diusulkan saya adalah adanya audit independen terhadap lembaga keuangan daerah, termasuk memperketat sistem pengawasan di dalam pemerintahan,” ucap Lukmanul.

Selain itu, tambah dia, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas tanpa memandang jabatan. Hanya dengan langkah-langkah ini, kepercayaan publik terhadap pemerintah bisa mulai dipulihkan.

Lukmanul juga menegaskan pentingnya peran masyarakat sipil dalam memantau dan mengawasi pemerintahan. Jika tidak ada partisipasi aktif dari masyarakat, ia khawatir kasus-kasus serupa akan terus terjadi, merusak integritas daerah dan menghambat pembangunan. ***

Konten berbayar berikut adalah iklan platform Recreativ dan MGID. Gosipgarut.id tidak terkait dengan materi konten ini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *