GOSIPGARUT.ID — Kasus dugaan korupsi Biaya Operasional (BOP), Mamin dan Kesekretariatan DPRD Garut kini tengah diselidiki Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut. Sejumlah pejabat di lingkungan DPRD pun akan kembali dilakukan pemeriksaan.
Menyikapi hal tersebut, Bupati Garut Rudy Gunawan mengatakan, kasus dugaan korupsi yang terjadi dilingkungan DPRD Garut sudah menjadi kewenangan Kejaksaan.
“Kita menghargai proses hukum yang sedang ditangani Kejaksaan, terutama rencana pemanggilan sejumlah pejabat di DPRD Garut. Itu sudah ranah kejaksaan,” ujarnya kepada wartawan, Senin (10/6/2019).
Dikatakan Rudy, terkait anggaran BOP DPRD yang ramai diberitakan sebesar Rp46 Miliar. Angka tersebut sangat fantastis dan terlalu besar.
“Jadi begini angka tersebut sangat besar dan salah angkanya. BOP Bupati Garut juga untuk satu tahun hanya sebesar Rp600 juta, ya kalau Rp300 juta/tahun sangat rasional,” katanya.
Rudy juga mengaku, akan segera merombak seluruh jajaran yang ada di Sekretariat DPRD Garut jika kinerjanya buruk termasuk terbukti bersalah hasil pemeriksaan Kejaksaan.
“Kita akan rombak seluruhnya pada rotasi dan mutasi yang akan dilaksanakan bulan Juli mendatang,”sebutnya.
Sebagaimana diketahui, Kejaksaan Negeri Garut saat ini sedang menangani kasus dugaan korupsi yang terjadi di lingkungan DPRD Garut, baik anggaran BOP DPRD, Mamin Fraksi, Mamin Pimpinan dan Anggaran Pokok Pikiran (Pokir) DPRD. (PS/Gun)
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
