GOSIPGARUT.ID — Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyalurkan 8,7 juta liter air bersih untuk mengatasi krisis air akibat musim kemarau. Bantuan didistribusikan secara bertahap ke 23 kabupaten dan kota hingga Senin, 10 Agustus 2026.
Kepala Pelaksana BPBD Jawa Barat Teten Ali mengatakan distribusi air diprioritaskan ke wilayah dengan jumlah warga terdampak kekeringan sumber air yang tinggi. Kabupaten Bekasi menjadi penerima terbesar dengan 3,8 juta liter, disusul Kabupaten Bogor 1,5 juta liter dan Kabupaten Karawang 595 ribu liter.
“Besarnya pendistribusian air bersih ke tiga wilayah itu dilakukan dengan pertimbangan banyaknya jumlah warga terdampak kekeringan sumber air,” ujar Teten dalam keterangan resminya, Selasa, 11 Agustus 2026.
Data BPBD Jawa Barat menunjukkan krisis air telah berdampak pada 450.383 jiwa atau 140.765 keluarga. Mereka tersebar di 334 kelurahan dan desa pada 153 kecamatan di Jawa Barat.
Kabupaten Bogor mencatat jumlah warga terdampak terbesar di antara tiga daerah dengan distribusi air terbanyak. Sebanyak 170.892 jiwa di 30 kecamatan mengalami kekeringan sumber air.
Di Kabupaten Bekasi, kekeringan berdampak pada 44.892 jiwa yang tersebar di sembilan kecamatan. Adapun di Kabupaten Karawang, sebanyak 27.553 jiwa terdampak di lima kecamatan.
Besarnya jumlah warga terdampak membuat penanganan kekeringan tidak hanya mengandalkan BPBD provinsi maupun kabupaten dan kota. Pemerintah menggandeng sejumlah lembaga dan kelompok masyarakat untuk mempercepat distribusi air ke wilayah yang membutuhkan.
Bantuan air bersih juga melibatkan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Palang Merah Indonesia (PMI), perusahaan daerah air minum (PDAM), Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Komando Distrik Militer (Kodim), komunitas lokal, hingga dunia usaha.
BPBD Jawa Barat menyiapkan sejumlah langkah pendukung. Salah satunya meminjamkan armada mobil tangki air kepada pemerintah kabupaten dan kota untuk memperkuat distribusi air bersih.
BPBD juga memperbarui pemetaan wilayah yang memiliki potensi risiko kekeringan. Pemetaan diperlukan untuk menentukan daerah prioritas sekaligus mengantisipasi perluasan dampak kemarau.
Selain distribusi air, pemerintah menggencarkan sosialisasi mitigasi bencana melalui media sosial. Langkah ini ditujukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi ancaman kekeringan selama musim kemarau.
Pemerintah Jawa Barat mengapresiasi keterlibatan berbagai pihak dalam penanganan krisis air. Kolaborasi lintas sektor dinilai penting karena kebutuhan air bersih menyangkut kebutuhan dasar warga dan cakupan wilayah terdampak cukup luas.
Dengan 450.383 jiwa terdampak di 23 kabupaten dan kota, persoalan kekeringan di Jawa Barat bukan lagi persoalan satu wilayah. Distribusi 8,7 juta liter air menjadi salah satu respons pemerintah untuk menjaga kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi selama kemarau. (Yan AS)
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
