.png)
GOSIPGARUT.ID — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat menyatakan hingga 19 April 2019, tercatat ada 12 orang petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang meninggal dunia terkait pelaksanaan Pemilu 2019.
“(Petugas KPPS di Jabar yang meninggal dunia) tambah menjadi 12, nambah 2 jadi 12 orang yang meninggal. Itu di sembilan kota/kabupaten,” kata Ketua KPU Jawa Barat, Rifqi Ali Mubarok, Sabtu (20/4/2019).
Berikut adalah nama-nama 12 petugas KPPS di Jawa Barat yang meninggal dunia.
Kabupaten Purwakarta, yakni Deden Damanhuri (46 tahun) dan Carman (45 tahun). Penyebab kematian mengalami pecah pembuluh darah dan kondisi badan lemah.
Kabupaten Bandung, Indra Lesmana alias Alex (28 tahun), penyebab kematian awalnya mengeluh merasa mual/sakit.
Kota Bekasi Ahmad Salahudin, Ketua KPPS TPS 081 Kelurahan Kranji Bekasi Barat, penyebab kematian tertabrak truk.
Kabupaten Tasikmalaya, yakni H Jeje dan Supriyanto efek Kecapaian di TPS, mempunyai riwayat jantung karena kelelahan.
Kabupaten Kuningan, yakni Nana Rismana karena kelelahan.
Kabupaten Bogor Jaenal (56 tahun), yakni kelelahan saat mengambil logistik di gudang penyimpanan
Kabupaten Karawang, yakni Yaya Suhaya diduga kelelahan.
Kota Sukabumi, yakni Tatang Sopandi (48 tahun) demam setelah beberapa hari, sebelumnya aktif membantu sorlip di gudang logistik KPU
Kabupaten Sukabumi, yakni Idris Hadi (64 tahun) dan Usman Suparman kelelahan pada saat P2S selesai (riwayat penyakit jantung).
Ketika ditanyakan apakah pihaknya akan memberikan santunan kepada 12 orang petugas KPPS yang meninggal dunia saat atau usai bertugas, Rifqi mengatakan akan mengkaji hal tersebut.
“Itu agak susah (memberikan santunan). Itu kan tidak mengenal santunan. Bahkan tadi kita sudah koordinasi dengan pemerintah provinsi, akhirnya kita upayakan ada santunan,” kata dia.
Usai proses pemilu berakhir, lanjut Rifqi, pihaknya akan mendata semua yang terkena musibah seperti meninggal dunia, baik di tingakt TPS, kelurahan atau kecamatan.
“Saya mendapatkan data bukan hanya di tingkat TPS, tapi mungkin juga di tingkat kelurahan dan kecematan. Jadi kami sedang mendata, dan coba koordinasikan dengan pemerintah provinsi,” kata dia. (Ant/FJ)
