GOSIPGARUT.ID — Mulai tahun 2020 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut akan menyiapkan anggaran terkait rencana pemekaran Garut Selatan. Anggaran tersebut di antaranya untuk membuat kajian baru agar sesuai dengan persyaratan dalam UU 23/2014.
“Kita belum tahu kapan akan dimekarkannya, tapi kita harus mempersiapkan pemekaran di 2020 mendatang,” ujar Bupati Rudy Gunawan, Selasa (9/7/2019).
Menurut dia, saat Garut Selatan menjadi daerah persiapan pemekaran, anggaran pemerintahan akan dibantu oleh Pemerintah Kabupaten Garut. Selain itu juga, Pemkab Garut akan membangunkan pendopo Kabupaten Garut Selatan yang anggarannya juga disiapkan tahun depan dan dilakukan secara multi years.
“Kalau untuk kajian cukup di anggaran tahun depan. Kami komitmen untuk pemekaran. Bahkan sudah masuk RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah),” kata Rudy.
Ia menyebutkan, sejumlah infrastruktur di wilayah Garut Selatan di tahun ini sudah mulai dilakukan perbaikan. “Namun tentunya kita tetap menunggu pemerintah pusat untuk pemekaran Garut Selatan ini. Upayanya tentu kita terus tempuh,” kata Rudy.
Sementara itu, anggota Presidium Masyarakat Garut Selatan, Dedi Kurniawan mengaku optimis pemekaran Garut Selatan akan disetujui pemerintah. Apalagi saat ini sendiri pemerintah provinsi Jawa Barat sangat menginginkan adanya daerah pemekaran.
Menurut dia, saat ini pihaknya sedang menempuh upaya pemekaran yang mengacu pada undang undang nomor 23 tahun 2014. “Hanya tinggal menunggu PP (peraturan pemerintah) dari Pak Jokowi. Pemprov Jabar telah meminta kami untuk mempersiapkan pemekaran. Nantinya Kabupaten Garut Selatan akan menjadi daerah persiapan setelah disetujui pemerintah,” katanya.
Dia menjelaskan, Garut Selatan nantinya tidak akan langsung menjadi daerah otonomi baru, namun daerah persiapan yang diberi waktu tiga tahun untuk mempersiapkan pemerintahan baru. Namun jika mengacu pada kajian 2007, Garut Selatan menurutnya sudah layak memisahkan diri dengan 16 kecamatan yang akan masuk wilayah dan 700 ribu jumlah penduduk dan diprediksi sekarang telah sampai di angka 850 ribu penduduk.
“Kalau nanti ada kajian, paling update data saja. Kajian yang dulu masih bisa dipakai. Dan untuk PAD (pendapatan asli daerah) di Garsel sudah mencukupi yakni Rp 37 miliar per tahun. Sektor PAD-nya dari PBB, wisata, perkebunan, kelautan. Di Jabar saja, ada kok kota yang PAD-nya hanya Rp9 miliar. Itu bisa dimekarkan. Jadi PAD tak jadi persoalan,” jelasnya. (Mdk/Yus)
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
