GOSIPGARUT.ID — Seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Garut memasuki babak penentuan yang krusial. Di tengah tenggat waktu yang kian sempit, Baznas Republik Indonesia baru merampungkan tahap verifikasi faktual dan wawancara terhadap 10 kandidat di Hotel Harmoni, Garut, Selasa, 10 November 2026.
Proses penyaringan akhir ini menjadi penentu nasib kursi kepemimpinan lembaga pengelola zakat di Garut. Namun, kepastian lahirnya lima nama terpilih kini dibayangi ancaman keterlambatan administrasi di tingkat pusat, yang memaksa Pemerintah Kabupaten Garut menyiapkan skenario darurat.
Pimpinan Baznas RI, Rizaludin, yang memimpin langsung sesi wawancara, menyatakan lembaganya tengah berupaya menuntaskan proses ini sebelum 15 November 2026. Sepuluh peserta yang diuji merupakan kandidat yang sebelumnya lolos saringan panitia seleksi tingkat daerah. Dalam tahap ini, Rizaludin menguliti rekam jejak, kapasitas, hingga kelayakan manajerial tiap calon.
Meski wawancara telah usai, keputusan tidak bisa diambil secara instan. Seluruh catatan penilaian dari Garut harus dibawa ke meja rapat pleno yang melibatkan 11 pimpinan Baznas RI di Jakarta.
”Setelah hasil verifikasi ini, kami akan melaporkannya dalam pleno. Pleno yang nantinya memutuskan lima nama untuk direkomendasikan kepada kepala daerah,” kata Rizaludin.
Rizaludin tidak menampik bahwa target rampung sebelum pertengahan November sangat bergantung pada kepadatan agenda para pimpinan pusat. Situasi ini memicu kekhawatiran di kubu Pemerintah Kabupaten Garut.
Bupati Garut mengingatkan bahwa pemerintah daerah membutuhkan kepastian hukum sesegera mungkin agar operasional pengelolaan dana umat tidak lumpuh akibat kekosongan jabatan. Ia bahkan menyinggung adanya komitmen awal bahwa surat rekomendasi pusat sejatinya terbit sehari setelah proses wawancara digelar.
”Kemarin dijanjikan rekomendasi paling lambat besok (hari ini). Kalau belum ada, nanti bisa diperpanjang atau melalui mekanisme Plt (pelaksana tugas),” ujar Bupati Garut dengan nada tegas.
Merespons sinyal ketidaksabaran daerah, Rizaludin memastikan jalur komunikasi tetap terbuka. Jika rapat pleno di Jakarta belum juga mengetok palu hingga batas waktu krusial tersebut, regulasi pengelolaan zakat telah menyediakan katup pengaman agar roda organisasi tetap berputar.
”Kita lihat nanti mekanismenya. Kalau memang belum ada keputusan, terdapat mekanisme lain yang bisa ditempuh. Kami juga akan berkomunikasi dengan kepala daerah,” tutur Rizaludin.
Mekanisme yang dimaksud merujuk pada penunjukan pelaksana tugas atau perpanjangan sementara masa jabatan komisioner lama.
Tarik-ulur tenggat waktu ini mencerminkan ketatnya pembagian kewenangan dalam struktur kelembagaan zakat nasional. Mengacu pada regulasi pengelolaan zakat, Baznas RI memiliki otoritas mutlak dalam menyaring dan menerbitkan surat pertimbangan berisi lima nama kandidat terbaik.
Sementara itu, kepala daerah bertindak sebagai eksekutor akhir. Begitu surat rekomendasi dari pusat mendarat di meja bupati, kepala daerah berwenang penuh menerbitkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan sekaligus melantik kelima komisioner baru tersebut.
Publik Garut kini menanti hasil penyaringan berlapis ini. Sosok yang terpilih nantinya tidak sekadar mengisi kursi birokrasi lembaga amil, melainkan memikul beban berat untuk menggenjot penghimpunan potensi zakat daerah dan memastikan distribusinya berdampak langsung pada pengentasan kemiskinan di Garut. (Yuyus)
