GOSIPGARUT.ID — Pemerintah menggenjot penyiapan tenaga kerja berstandar internasional melalui program SMK Global. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) menargetkan setengah juta peserta hingga 2029 guna memastikan calon pekerja migran (PMI) memiliki kompetensi tinggi sekaligus terlindungi secara hukum.
Direktur Pembinaan Kelembagaan Vokasi Pekerja Migran Indonesia KemenP2MI, Abri Danar Prabawa, menyatakan bahwa program ini terbuka luas bagi lulusan sekolah menengah kejuruan maupun masyarakat umum. Pada tahun ini, pemerintah membidik 40.000 peserta dengan target kuota serupa untuk tahun berikutnya.
”Ini merupakan salah satu program yang memberikan manfaat kepada masyarakat, khususnya mereka yang ingin meningkatkan kompetensinya agar nantinya bisa masuk ke pasar kerja global,” ujar Abri.
Abri merinci, pembekalan tidak sekadar pelatihan keterampilan teknis. Calon pekerja migran wajib menguasai bahasa asing sesuai negara tujuan—seperti bahasa Jepang untuk penempatan di Jepang, atau penguasaan bahasa untuk kawasan Eropa dan wilayah berbahasa Inggris. Selain itu, sertifikasi keahlian, soft skill, dan kesiapan mental menjadi syarat mutlak yang diselaraskan dengan permintaan riil pasar internasional.
Dari sisi pembiayaan, pemerintah menanggung biaya proses penyiapan dan pelatihan. Sementara itu, komponen biaya penempatan diatur melalui mekanisme tersendiri yang harus diperhitungkan secara matang oleh calon pekerja.
Di tengah upaya ekspansi penempatan kerja, KemenP2MI menekankan bahwa aspek perlindungan tetap menjadi panglima. Abri mengingatkan masyarakat agar tidak terjebak dalam pusaran sindikat penempatan ilegal yang kerap menjanjikan keberangkatan instan tanpa prosedur resmi.
”Kami berharap masyarakat memastikan informasi bekerja ke luar negeri benar-benar valid. Jangan sampai tergiur tawaran yang tidak jelas. Harus dipastikan legalitas pihak yang menawarkan maupun proses penempatannya,” tegas Abri.
Ia juga mendorong sinergi lintas sektoral, termasuk menggandeng pemerintah daerah dan media massa, untuk memasifkan edukasi prosedur migrasi aman.
Langkah konkret ini mendapat sambutan hangat di daerah. Pemerintah Kabupaten Garut mengapresiasi kolaborasi bersama KemenP2MI, Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI), serta sejumlah Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) seperti LPK Royal Marine dan LPK Nusantara.
Pemkab Garut menilai rantai pengamanan tenaga kerja tidak boleh putus di gerbang keberangkatan. Pendampingan terpadu harus terus berjalan, mulai dari masa kerja di luar negeri hingga para pahlawan devisa tersebut kembali ke tanah air.
Masyarakat daerah diimbau untuk proaktif berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja setempat guna memvalidasi informasi lowongan kerja luar negeri serta memastikan status akreditasi LPK yang menaungi.
Melalui sinergi program SMK Global, pemerintah optimistis kualitas sumber daya manusia Indonesia kian kompetitif di kancah internasional. Langkah ini diharapkan mampu menekan angka pengangguran, mendongkrak kesejahteraan keluarga pekerja, serta memitigasi risiko kasus hukum akibat jalur nonprosedural. (Yuyus)
