GOSIPGARUT.ID — Keberanian anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Imas Aan Ubudiah, menggunakan Hak Menyampaikan Pendapat (HMP) terkait wacana pemberhentian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat apresiasi dari warga Kabupaten Garut.
Sikap legislator dari daerah pemilihan Jawa Barat XI itu dinilai sebagai bentuk keberanian menyuarakan aspirasi publik di tengah dinamika politik nasional.
Hasanuddin, warga Garut yang aktif dalam kegiatan politik, menyatakan bangga terhadap sikap Imas. Menurut dia, langkah tersebut menunjukkan bahwa wakil rakyat harus berani mengambil sikap terhadap persoalan yang menyangkut konstitusi dan kepentingan masyarakat.
“Sebagai warga Garut, saya bangga dengan sikap Ibu Imas Aan Ubudiah yang berani menggunakan Hak Menyampaikan Pendapat terkait pemberhentian Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI,” kata Hasanuddin, Kamis 12 November 2026.
Hasanuddin menilai sikap Imas setidaknya mewakili aspirasi masyarakat yang mendukung pemakzulan Gibran. Ia mengaitkan persoalan tersebut dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai surat keterangan (suket) yang menjadi bagian dari polemik persyaratan pencalonan wakil presiden.
Menurut Hasanuddin, persoalan hukum dan konstitusi tidak boleh dipandang sebagai urusan elite politik semata. Masyarakat juga memiliki kepentingan untuk mengetahui bagaimana proses penyelenggaraan negara berjalan sesuai aturan.
“Sikap Ibu Imas ini setidaknya mewakili aspirasi masyarakat yang menyetujui pemakzulan Gibran karena adanya putusan MK dan MA terkait suket,” ujarnya.
Kebanggaan dari Garut Selatan
Apresiasi Hasanuddin terhadap Imas juga berkaitan dengan latar belakang sang legislator. Imas Aan Ubudiah merupakan kelahiran Garut Selatan. Kehadirannya di parlemen nasional menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat daerah asalnya.
Namun, Hasanuddin menegaskan, kebanggaan itu bukan semata-mata karena Imas berasal dari Garut. Ia menilai kualitas seorang wakil rakyat justru terlihat dari keberanian memperjuangkan aspirasi masyarakat dan menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah.
Hasanuddin menyebut Imas memiliki integritas dan objektivitas dalam menyikapi berbagai persoalan. Ia juga menilai Imas sebagai legislator potensial yang mampu membawa kepentingan daerah ke panggung politik nasional.
“Beliau sosok legislator potensial yang mampu menyuarakan aspirasi daerah dan masyarakat,” kata Hasanuddin.
Menunggu Proses Konstitusional
Hak Menyampaikan Pendapat merupakan salah satu hak DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan. Namun, penggunaan hak tersebut tidak serta-merta memberhentikan presiden atau wakil presiden.
Konstitusi mengatur bahwa proses pemberhentian wakil presiden memiliki tahapan dan persyaratan tersendiri. Mekanismenya melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar 1945.
Karena itu, polemik mengenai posisi Gibran perlu ditempatkan dalam kerangka hukum dan konstitusi. Setiap tuduhan maupun alasan pemberhentian harus diuji melalui mekanisme yang berlaku.
Sementara itu, bagi Hasanuddin, keberanian Imas mengambil sikap menjadi alasan tersendiri bagi masyarakat Garut untuk memberikan apresiasi. Ia berharap legislator asal Garut Selatan tersebut konsisten memperjuangkan kepentingan masyarakat, bukan hanya dalam persoalan politik nasional, tetapi juga berbagai masalah yang dihadapi daerah.
Kebanggaan warga Garut, menurut dia, semestinya tumbuh dari kehadiran wakil rakyat yang berani bersuara, memiliki integritas, dan tidak kehilangan keberpihakan terhadap aspirasi masyarakat. ***
