GOSIPGARUT.ID — Wakil Bupati Garut Putri Karlina menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat terkait dugaan pungutan liar (pungli) di sejumlah destinasi wisata di wilayah Garut selatan.
Pernyataan itu disampaikan Putri melalui unggahan video yang dilihat GOSIPGARUT.ID pada Minggu (29/3/2026). Ia menyoroti praktik pungli yang diduga terjadi di sejumlah objek wisata, seperti Pantai Sayangheulang dan Pantai Santolo, serta lokasi lainnya.
“Saya selaku Wakil Bupati Kabupaten Garut, pertama-tama ingin mengucapkan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Jawa Barat dan utamanya masyarakat Kabupaten Garut terkait dengan kasus pungli yang terjadi di wisata Garut Selatan,” ujar Putri.
Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada Dedi Mulyadi atas mencuatnya kembali persoalan tersebut. Putri mengakui kejadian ini menjadi catatan buruk bagi Kabupaten Garut di tingkat provinsi.
“Kami memohon maaf kepada Pak Gubernur Jawa Barat, bahwasanya lagi-lagi Garut kembali menjadi rapor merah bagi Jawa Barat dan hal ini sangat kami sesali,” katanya.
Dalam pernyataannya, Putri menegaskan dukungannya terhadap visi Gubernur Jawa Barat dalam mengembangkan sektor pariwisata yang berkualitas. Ia mengaku sejak awal mendorong pengembangan potensi wisata di Kabupaten Garut agar mampu berkontribusi terhadap kemajuan pariwisata Jawa Barat.
Namun demikian, Putri juga mengungkapkan adanya keterbatasan kewenangan yang dimilikinya sebagai wakil kepala daerah. Menurut dia, posisi tersebut membuatnya tidak leluasa dalam mengambil keputusan strategis maupun tindakan tegas di lapangan.
“Saya terbentur dengan posisi dan wewenang saya sebagai Wakil Bupati. Kalau saya terlalu tegas di lapangan, saya bukan pemilik kebijakan utama dan khawatir dianggap offside,” ujarnya.
Putri bahkan membandingkan dirinya dengan sejumlah kepala daerah lain yang dinilainya lebih leluasa dalam bertindak, seperti Bupati Purwakarta dan Bupati Cianjur, serta Bupati Pangandaran yang disebutnya kerap turun langsung ke lapangan.
Kendati demikian, ia memastikan tetap berupaya memberikan kontribusi maksimal dalam kapasitasnya sebagai Wakil Bupati, termasuk melakukan berbagai langkah yang menurutnya bahkan melebihi kewenangan formalnya.
Putri pun mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah dan masyarakat untuk menjadikan persoalan ini sebagai evaluasi bersama demi memperbaiki tata kelola sektor pariwisata di Garut.
“Bukan saya tidak mau kerja atau tidak bisa kerja. Banyak hal yang sudah saya lakukan, tetapi ada juga yang berbenturan dengan kapasitas saya sebagai Wakil Bupati,” ucapnya.
Ia berharap ke depan Kabupaten Garut dapat berbenah dan berkontribusi dalam mewujudkan pariwisata Jawa Barat yang lebih baik, tertib, dan bebas dari praktik pungli. ***
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
