GOSIPGARUT.ID — Di saat pemerintah pusat gencar membangun sistem pengadaan yang bersih dan terbuka, Kabupaten Garut justru seperti menolak berubah. Mekanisme pengadaan langsung (PL) yang sudah lama dikenal rawan transaksi gelap masih terus dipertahankan.
Ketua Asosiasi Pengusaha Konstruksi Nasional (Aspeknas) Garut, Yayie Sopiyan, tak lagi menahan kekesalan. Ia menyebut kebiasaan mempertahankan sistem lama sebagai bukti nyata bahwa sebagian birokrat Garut masih nyaman berada dalam “zona gelap” pengadaan.
“Pemerintah pusat sudah mewajibkan Mini Kompetisi di E-Catalog versi 6. Tapi di Garut, seolah-olah masih betah dengan pola lama yang rawan intervensi dan penuh ruang abu-abu. Transparansi jangan cuma jadi jargon di spanduk,” tegas Yayie dengan nada tajam, Selasa (15/10/2025).
Menurutnya, sistem E-Catalog V6 bukan sekadar alat digital, tetapi simbol perang melawan praktik pengadaan tertutup. Sistem ini memungkinkan semua penyedia jasa bersaing secara terbuka tanpa harus punya “akses istimewa” ke pejabat atau politisi.
“Kalau sistemnya terbuka, tidak ada lagi vendor titipan. Jadi, kalau masih ada yang menolak, pertanyaannya cuma satu: takut transparansi atau takut kehilangan kenyamanan?” sindirnya pedas.
Yayie bahkan menyebut kondisi pengadaan proyek di Garut kini semakin carut-marut. Banyak proyek pembangunan yang tersendat, diduga karena prosesnya disandera oleh lobi politik dan kepentingan pribadi.
“Ironi sekali. Daerah lain sudah berlari dengan sistem digital, sementara kita masih sibuk dengan cara-cara manual yang membuka ruang gelap bagi permainan kotor,” ujarnya.
Yayie menegaskan, tidak ada alasan rasional bagi pejabat pengadaan di Garut untuk menolak sistem Mini Kompetisi, apalagi pemerintah pusat sudah mengeluarkan surat resmi LKPP Nomor 18634/D.2.3/08/2025 yang mewajibkan seluruh transaksi pengadaan konstruksi melalui sistem tersebut.
“Kalau pemerintah pusat sudah tegas, lalu Garut masih ngeyel, berarti memang ada yang sedang dijaga—bukan kepentingan publik, tapi kenyamanan pribadi,” katanya tajam.
Aspeknas Garut menilai, momentum APBD Perubahan (APBD-P) tahun ini seharusnya dijadikan titik balik untuk memperbaiki tata kelola pengadaan. Namun kenyataannya, kata Yayie, proses di lapangan masih jauh dari transparan.
“Kalau Bupati Garut benar-benar ingin jaga nama baik dan kepercayaan publik, hentikan pengadaan langsung. Itu langkah paling konkret menunjukkan keberanian melawan praktik lama,” tegasnya.
Yayie juga mengingatkan bahwa pejabat seharusnya tidak takut dengan sistem terbuka—karena justru sistem itulah yang melindungi mereka dari tuduhan korupsi.
“Yang takut transparansi, biasanya punya sesuatu yang disembunyikan. Era manual sudah selesai. Kalau hari ini masih ada yang menolak digitalisasi, artinya mereka belum siap bekerja jujur,” ucapnya lugas.
Ia menutup pernyataannya dengan nada getir. “Garut punya potensi besar. Tapi kalau kebijakan pengadaan masih dikendalikan oleh segelintir orang yang bermain di balik layar, maka jargon reformasi birokrasi hanya akan jadi pepesan kosong. Dan rakyat? Mereka cuma penonton, ketika anggaran publik kembali diperdagangkan di meja kekuasaan.” ***
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
