GOSIPGARUT.ID — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Barat menegaskan sikap politiknya dengan absen dalam rapat paripurna persetujuan APBD Perubahan 2025 pada Jumat, 15 Agustus lalu. Langkah itu bukan tanpa alasan. Mereka menilai Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, inkonsisten dan tidak komprehensif dalam mengelola kebijakan anggaran.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Jabar, Ono Surono, menyebut kebijakan Pemprov Jabar justru berlawanan dengan arah pembangunan nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto melalui Asta Cita. “Jadi KDM ini tidak konsisten juga. Kebijakan berbasis dia datang. Belum bersifat komprehensif,” kata dia kepada wartawan, Selasa, 19 Agustus 2025.
Ono mencontohkan polemik hibah untuk pesantren. Semula, APBD 2025 mengalokasikan Rp135 miliar. Namun, dalam APBD Perubahan 2025, hibah itu dihapus dan diganti beasiswa santri senilai Rp10 miliar. “Gubernur pernah umumkan lewat akun media sosialnya, tapi faktanya hibah pesantren dihapus,” ucap Ono.
Perda digeser Pergub
Nada kritik serupa disampaikan Anggota Fraksi PDIP, Doni Maradona Hutabarat. Menurutnya, Gubernur Dedi Mulyadi kerap menggunakan Peraturan Gubernur (Pergub) untuk mengubah substansi Peraturan Daerah (Perda) APBD 2025, yang notabene lebih tinggi kedudukannya dalam hierarki hukum.
“Perubahan APBD senyatanya sudah dilakukan lewat delapan kali Pergub tanpa melibatkan DPRD,” kata Doni.
PDIP menilai langkah itu bertentangan dengan semangat efisiensi belanja sebagaimana diatur Instruksi Presiden maupun Surat Edaran Mendagri. “Efisiensi yang dilakukan gubernur tidak utuh dan tidak mengacu pada Asta Cita dan 17 program prioritas Presiden Prabowo,” ujarnya.
Tajam ke bawah, tumpul ke atas
Fraksi PDIP juga menyoroti kebijakan pengendalian alih fungsi lahan yang berdampak pada pembongkaran lapak pedagang kaki lima dan UMKM di sejumlah kota/kabupaten. Menurut mereka, kebijakan itu tak dibarengi perencanaan relokasi yang jelas.
“Malah ada kesan, gubernur tebang pilih. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Bangunan megah milik pengusaha di lahan bermasalah masih berdiri kokoh,” sindir Doni.
Gubernur jalan sendiri
Lebih jauh, PDIP menuding Dedi Mulyadi belum sepenuhnya melibatkan seluruh unsur pembangunan yang dikenal sebagai pentahelix: pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media. “Gubernur seakan berjalan sendiri, tak mempedulikan aspirasi maupun kritik yang membangun,” kata Ono.
Meski begitu, PDIP menyatakan tetap menghormati langkah fraksi lain yang menyetujui APBD Perubahan. Mereka berharap, pembahasan RAPBD 2026 dilakukan lebih terbuka, partisipatif, dan berbasis perencanaan teknokratis.
“Kami berharap RAPBD 2026 benar-benar dirancang dengan melibatkan semua stakeholder, bukan sekadar keputusan sepihak gubernur,” ujar Ono. (IK)
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
