Wagub Jabar Soroti Lemahnya Pengawasan, Minta QC Ketat di Program Makanan Bergizi Gratis

GOSIPGARUT.ID — Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menegaskan lemahnya pengawasan menjadi penyebab utama berulangnya kasus keracunan massal akibat program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah. Ia meminta evaluasi total agar insiden serupa tak kembali menelan korban.

“Kita sangat prihatin di Jawa Barat sering terjadi keracunan MBG ini. Saya berharap ke depan betul-betul ada evaluasi, sebelum makanan diserahkan kepada siswa harus ada tim QC (quality control) yang menyatakan layak atau tidak untuk dikonsumsi,” kata Erwan di Kantor DPRD Jabar, Kota Bandung, Kamis (25/9/2025).

Ia menyoroti lemahnya praktik distribusi makanan yang tidak sesuai standar. Menurutnya, proses memasak yang dilakukan dini hari, lalu pengemasan hingga siang hari, membuat makanan tiba di sekolah dalam kondisi basi.

“Itu harus betul-betul ada pengawasan. Jangan sampai makanan dimasak jam 2, dikemas jam 4, baru sampai ke anak-anak siang hari dalam kondisi basi,” ujar Erwan.

Ia menekankan lebih baik makanan tidak diberikan sama sekali jika kualitasnya diragukan. “Kalau tidak layak, jangan dipaksakan. Lebih baik tidak diberikan daripada membahayakan,” tegasnya.

Evaluasi Dapur MBG dan Peran Ahli Gizi

Meski begitu, Erwan menilai masih ada dapur MBG yang memenuhi standar, seperti di Cilengkrang, Kota Bandung. “Itu sangat bersih, ada tempat sterilisasi, betul-betul layak. Tapi beberapa daerah lain belum layak, ini harus segera dievaluasi,” ucapnya.

Ia juga menekankan perlunya keterlibatan tenaga ahli gizi di setiap dapur. “Harus ada dokter gizi yang bertanggung jawab penuh, memastikan makanan aman sebelum dibagikan,” katanya.

Untuk mengurangi risiko, Erwan menyarankan menu sederhana. “Sementara ini cukup tahu, tempe, ayam, dan sayuran segar yang benar-benar dicek kualitasnya,” imbuhnya.

Erwan berharap kasus keracunan ratusan siswa di Kabupaten Bandung Barat menjadi yang terakhir. “Jangan sampai terulang lagi. Mudah-mudahan ini kejadian terakhir,” ujarnya.

Adapun soal kelanjutan program MBG, Erwan menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat. “Kita di daerah mendukung apapun program pusat. Tinggal evaluasi saja,” tandasnya.

Sementara untuk aspek hukum, Erwan menegaskan ranah tersebut sepenuhnya kewenangan aparat penegak hukum. “Fokus kita sekarang adalah bagaimana memperbaiki dapur MBG agar layak konsumsi bagi para pelajar,” pungkasnya. (IK)