GOSIPGARUT.ID — Sebanyak 1.280 lulusan SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah (MA) asal Jawa Barat resmi tersaring untuk melangkah ke bursa kerja internasional melalui program “SMK Go Global”. Langkah strategis ini diinisiasi oleh Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) bekerja sama dengan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran (BP3MI) Jawa Barat guna menggembleng kompetensi serta daya saing generasi muda di tingkat global.
Para peserta bakal menjalani pelatihan vokasi ketat di sejumlah lembaga pendidikan dan pusat pelatihan terkemuka. Titik penggemblengan tersebar di Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Garut, Universitas Indonesia (UI), Migran Center Universitas Teknologi Bandung (UTB), Migran Center Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, STIKES Budi Luhur, hingga Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) Bandung.
”Ini skema kolaborasi yang keren, di mana kementerian, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi berkolaborasi untuk mempersiapkan anak-anak kita ikut di bursa kerja global,” ujar Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman usai menghadiri Kick Off Pembukaan Program SMK Go Global di Universitas Teknologi Bandung (UTB), Kota Bandung, Rabu, 26 Agustus 2026.
Materi pelatihan dirancang responsif terhadap kebutuhan pasar kerja dunia. Cakupannya meliputi operasional produksi, manufaktur, keperawatan, hingga penguasaan bahasa asing seperti Inggris, Korea, dan Jepang. Di UTB sendiri, sebanyak 180 peserta dari Jawa Barat serta perwakilan dari Banjarnegara, Jawa Tengah, telah memulai pelatihan teknis tersebut.
Target Ambisius Zero Pengangguran 2029
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk memperluas skema kolaborasi serupa ke seluruh perguruan tinggi negeri maupun swasta (PTS) di wilayahnya, termasuk menggandeng Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI). Jejaring kerja sama ini ditargetkan mampu menjangkau 27 kabupaten/kota, 627 kecamatan, hingga 5.927 desa dan kelurahan di seluruh Jawa Barat.
Langkah masif ini diarahkan langsung untuk menyelesaikan persoalan krusial penyerapan tenaga kerja di daerah. “Pokoknya kita akan kolaborasi dengan semua komponen, bahu membahu untuk memastikan Jabar 2029 itu tidak ada anak muda yang nganggur,” tegas Herman.
Namun, Herman memberikan catatan kritis mengenai eksekusi program yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ini. Ia mewanti-wanti agar pelatihan tidak berhenti sekadar menjadi seremoni formalitas dua bulan atau gugur kewajiban administratif surat pertanggungjawaban (SPJ).
Dia menginstruksikan agar para peserta ditempa secara serius, baik dari sisi keahlian teknis (hard skill) maupun ketahanan mental (soft skill). “Pelatihannya harus super serius. Pola pikirnya dibangun, mental model-nya harus diberdayakan, jangan pantang menyerah karena di luar negeri itu berat,” tuturnya.
Pemprov Jabar berharap para lulusan kelak tak sekadar menjadi tenaga kerja, tetapi juga sanggup beradaptasi, mengukir prestasi, serta membawa pulang modal dan pengalaman untuk menjadi wirausahawan mandiri di Tanah Air.
Melalui perluasan akses pelatihan, permodalan, dan penempatan kerja, integrasi lintas sektor ini diyakini bakal membawa dampak nyata bagi penekanan angka pengangguran dan kemiskinan di Jawa Barat.
”Kalau semua orang punya akses untuk meningkatkan kapasitas, permodalan, dan kesempatan bekerja di dalam maupun luar negeri, anak-anak kita pasti bisa bersaing. Jika ini konsisten dilakukan, pengangguran dan kemiskinan di Jabar pasti turun,” pungkas Herman. (Yan AS)
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
