GOSIPGARUT.ID — Pemerintah Kabupaten Garut memacu percepatan pemenuhan infrastruktur Alat Penerangan Jalan (APJ) yang saat ini menembus defisit hingga 27.000 unit. Menghadapi ruang fiskal yang sempit, Bupati Garut Abdusy Syakur Amin memilih opsi pembiayaan kreatif melalui skema Public-Private Partnership (PPP) atau Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Langkah tersebut ditegaskan Syakur saat membuka acara Konsultasi Publik Proyek Penyediaan Infrastruktur APJ Kabupaten Garut di Aula Kantor Bappeda Garut, Kamis, 20 Agustus 2026. Forum ini digelar guna menjaring masukan lintas pemangku kepentingan sekaligus mematangkan rencana investasi fasilitas umum tersebut.
Langkah Pemkab Garut mendorong keterlibatan swasta menjadi sinyal kuat bahwa keterbatasan APBD tak lagi dijadikan alasan untuk menunda layanan mendasar masyarakat. Pemasangan puluhan ribu penerangan jalan umum ini ditargetkan mampu menekan tingkat kerawanan lalu lintas, memangkas angka kriminalitas malam hari, sekaligus memantik gairah roda ekonomi daerah di sentra-sentra produktif.
Siasat Mengakali Keterbatasan Anggaran
Pemenuhan penerangan jalan telah dipatok sebagai salah satu indikator prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut. Tanpa terobosan pembiayaan, mengejar target puluhan ribu titik APJ hanya menggunakan porsi APBD murni dinilai bakal memakan waktu terlampau lama.
Syakur menegaskan bahwa keterbatasan dana daerah harus dijawab dengan fleksibilitas regulasi pembiayaan yang sah. Mekanisme KPBU dinilai menjadi solusi paling rasional untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur tanpa menguras kas daerah secara drastis dalam jangka pendek.
”Diharapkan menjadi pendukung ekonomi dan aktivitas masyarakat. Mendukung pertumbuhan ekonomi di area wisata, pertanian, serta meningkatkan keselamatan bagi masyarakat pengguna jalan pada saat malam hari,” kata Syakur.
Ia menambahkan, stagnasi pembangunan akibat keterbatasan modal daerah harus dihindari. Pemkab Garut terus mengeksplorasi skema non-konvensional yang akuntabel. “Tapi (keterbatasan anggaran) bukan halangan kita harus berhenti, maka mencari alternatif keuangan yang Sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegas Syakur.
Efisiensi Teknologi LED dan Transparansi Publik
Guna menjamin keberlanjutan investasi dan efisiensi jangka panjang, Pemkab Garut mengusulkan penggunaan teknologi lampu Light Emitting Diode (LED) pada seluruh titik penerangan baru. Penggunaan LED diklaim mampu memangkas konsumsi daya listrik secara signifikan, memiliki daya tahan material yang lebih lama, serta menghasilkan tingkat pencahayaan yang optimal.
Di sisi lain, tahapan Konsultasi Publik yang digelar Bappeda Garut menjadi krusial untuk mengukur kelayakan sosial dan teknis sebelum konsorsium swasta masuk. Langkah ini diambil guna memastikan proyek tidak membebankan tata kelola keuangan daerah di kemudian hari.
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Garut, Satria Budi, menjelaskan bahwa konsultasi publik merupakan bagian integral dari tahapan pembentukan KPBU. Pelibatan publik diperlukan agar pemetaan titik krusial penempatan APJ tepat sasaran, terutama di daerah rawan kecelakaan dan jalur distribusi ekonomi warga.
”Konsultasi publik yang dilaksanakan hari ini merupakan bagian penting dalam rangka proses KPBU yang tidak hanya menyampaikan rencana pemerintah daerah, tetapi juga menghimpun tanggapan, masukan, pandangan, serta dukungan dari para pemangku kepentingan,” tutur Satria.
Melalui konsultasi terbuka ini, Pemkab Garut menargetkan pemetaan cakupan infrastruktur APJ berjalan presisi. Pemerintah daerah berharap skema KPBU ini segera memasuki tahap lelang investasi agar akselerasi pencahayaan wilayah darurat di Garut dapat terealisasi tanpa mengganggu alokasi anggaran sektor vital lainnya. (Fridealis J)
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
