GOSIPGARUT.ID — Koalisi Mahasiswa Garut yang terdiri dari gabungan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari sejumlah perguruan tinggi di Kabupaten Garut menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Alun-alun hingga depan Pendopo Garut, Kamis (5/3/2026) sore.
Dalam aksi tersebut, para mahasiswa menuntut kejelasan penegakan hukum terkait tewasnya tiga warga Garut dalam rangkaian pesta pernikahan Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, dengan Maula Akbar yang juga merupakan putra Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Aksi yang diikuti puluhan mahasiswa itu diwarnai dengan orasi serta pertunjukan teatrikal di tengah Alun-alun Garut. Dalam adegan simbolik tersebut, mahasiswa menggambarkan seolah-olah Bupati Garut, Wakil Bupati Garut, dan Ketua DPRD Garut sedang “diadili oleh rakyat” atas berbagai persoalan yang terjadi di daerah tersebut.
Perwakilan mahasiswa dari Institut Teknologi Garut, Ikbal Suryanto, mengatakan aksi ini merupakan bentuk kekecewaan mahasiswa terhadap minimnya ruang dialog yang diberikan pemerintah daerah.
Menurut dia, sebelumnya mahasiswa telah berupaya membuka komunikasi agar dapat berdialog langsung dengan Bupati dan Wakil Bupati Garut. Namun, hingga waktu yang diharapkan, pertemuan tersebut tidak terwujud.
“Ada dua rencana yang kami siapkan, yakni dialog langsung atau aksi seperti ini. Namun karena tidak ada ruang dialog dari bupati, akhirnya kami memilih menyampaikan aspirasi melalui aksi,” kata Ikbal.
Ikbal menjelaskan, aksi tersebut juga menjadi bagian dari evaluasi mahasiswa terhadap satu tahun kepemimpinan Bupati Garut dan Wakil Bupati Garut. Ia menilai sejumlah persoalan daerah dinilai belum menunjukkan perubahan yang signifikan.
Mahasiswa juga menyoroti gaya komunikasi pemerintah daerah yang dinilai lebih aktif di media sosial dibandingkan membuka ruang diskusi langsung dengan masyarakat maupun kalangan akademisi.
“Kami menilai kinerjanya stagnan dan lebih banyak tampil di media sosial,” ujarnya.
Dalam orasinya di depan gerbang Pendopo Garut, salah seorang mahasiswa mengingatkan pemerintah daerah agar tidak meremehkan gerakan mahasiswa. Ia menilai tertutupnya ruang dialog berpotensi memicu aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar.
“Kami akan terus menggelar aksi. Minggu depan kemungkinan dengan massa yang lebih banyak,” kata mahasiswa tersebut.
Dari sejumlah isu yang diangkat dalam aksi tersebut, tuntutan penegakan hukum atas peristiwa pesta pernikahan Wakil Bupati Garut menjadi sorotan utama mahasiswa. Mereka menilai hingga kini aparat penegak hukum belum secara terbuka menyampaikan siapa pihak yang paling bertanggung jawab atas peristiwa yang menyebabkan tiga warga meninggal dunia.
Mahasiswa pun mendesak agar proses hukum dilakukan secara transparan dan akuntabel, sehingga peristiwa tersebut tidak menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap penegakan hukum di daerah. (Ary)
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
