GOSIPGARUT.ID — Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Barat Asep Lukman menyatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Prabowo–Gibran bukan sekadar program sosial, melainkan dirancang sebagai motor penggerak ekonomi baru.
Hal itu disampaikan Asep dalam keterangannya, Kamis (26/2/2026). Ia menilai MBG memiliki karakter berbeda dibandingkan program bantuan sosial seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT).
“MBG bukan hanya program sosial, tetapi dirancang untuk menciptakan multiplier effect ekonomi di berbagai sektor,” kata Asep.
Menurut dia, program tersebut diharapkan mampu membangun ekosistem ekonomi baru yang melibatkan banyak pihak, mulai dari tenaga kerja hingga pelaku usaha lokal.
Asep menyebut, berdasarkan data yang diterimanya, hingga saat ini program MBG telah menyerap sekitar 1,5 juta tenaga kerja. Jumlah itu diperkirakan terus bertambah seiring dengan penambahan dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.
Ia menjelaskan, pada 2026 jumlah SPPG ditargetkan mencapai 24.000 unit yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Dengan ekspansi tersebut, kebutuhan tenaga kerja dan rantai pasok pangan dinilai akan semakin besar.
Selain menyerap tenaga kerja, MBG juga disebut dirancang sebagai pusat ekonomi baru yang menyerap bahan pangan lokal. Petani, peternak, dan nelayan dilibatkan dalam penyediaan bahan baku, sementara pelaku usaha lokal diberi ruang untuk berpartisipasi dalam pengelolaan dan distribusi.
Dalam diskusinya dengan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Irjen Pol. Sony Sonjaya, Asep memperoleh gambaran bahwa perputaran uang di masyarakat berpotensi meningkat signifikan apabila target program tercapai.
Menurutnya, perputaran uang di tingkat masyarakat bawah diperkirakan bisa mencapai sekitar Rp1 triliun per hari. Secara kuantitatif, program ini disebut berpotensi berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional hingga sekitar 1 persen pada 2026.
Kendati demikian, realisasi target tersebut bergantung pada konsistensi pelaksanaan program, perluasan jaringan dapur, serta keterlibatan aktif pelaku usaha dan masyarakat di berbagai daerah. ***



.png)















