Jawa Barat

Dedi Mulyadi Sindir Budaya “Wajib Ngantor”: Produktivitas ASN Bukan Soal Kursi yang Diduduki

×

Dedi Mulyadi Sindir Budaya “Wajib Ngantor”: Produktivitas ASN Bukan Soal Kursi yang Diduduki

Sebarkan artikel ini
Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi.

GOSIPGARUT.ID — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melontarkan pernyataan tegas soal paradigma kerja aparatur sipil negara (ASN). Menurutnya, produktivitas tidak ditentukan oleh seberapa sering pegawai duduk di kantor, tetapi oleh kualitas kerja dan capaian yang dihasilkan.

“Bekerja di era digital itu bisa dilakukan dari mana saja. Saya sendiri jarang di kantor. Saya keliling menyelesaikan masalah langsung di lapangan,” ujar Dedi, akrab disapa KDM, saat memberikan Pembinaan Kepegawaian 2025 di Sabuga, Bandung, Selasa (18/11/2025).

KDM menyebut digitalisasi adalah peluang besar untuk mengubah pola kerja ASN menjadi lebih adaptif. Pegawai, kata dia, bisa tetap produktif meski bekerja dari rumah—bahkan ketika harus mengurus anak atau merawat orang tua.

Baca Juga:   Di Garut Ridwan Kamil Inginkan Masyarakat Desa Mendapat Rejeki Kota

“Yang terpenting itu progres pekerjaan, bukan lokasi bekerja,” tegasnya. Dedi menilai fleksibilitas kerja juga berdampak positif bagi negara karena menekan biaya listrik, air, internet, hingga operasional kantor.

Di hadapan ribuan ASN, KDM juga memperkenalkan kebijakan pro-keluarga. Ia menegaskan ASN yang memiliki orang tua sakit—terutama ibu—bisa mengajukan cuti untuk merawat.

“Kalau ibunya sakit stroke, saya beri cuti. Saya sangat mencintai ibu,” kata KDM.

Baca Juga:   TKD Dipangkas, Gubernur Dedi Mulyadi Atur Ulang Waktu Kerja Pegawai Pemprov Jabar

Tak hanya itu, ia memberikan kelonggaran untuk tidak masuk kerja saat merayakan ulang tahun ibu. Menurutnya, penghormatan terhadap keluarga adalah bagian dari etika ASN.

ASN Lapangan Dapat Prioritas Tunjangan

Meski mendorong kerja fleksibel, KDM memastikan pegawai yang bertugas di lapangan tetap mendapat perhatian khusus. Mereka yang menghadapi risiko tinggi—seperti menutup tambang ilegal, mengawasi proyek jalan, jembatan, hingga irigasi—dirinya janjikan peningkatan tunjangan.

“Itu pekerjaan penuh risiko. Tentu harus dihargai dengan layak,” tegasnya.

KDM menekankan bahwa ukuran produktivitas publik bukan lagi jumlah pegawai yang hadir, tetapi kualitas perencanaan, ketepatan belanja, serapan anggaran, serta kemampuan ASN menjalankan tupoksi.

Baca Juga:   Disdik Jabar Sandang Predikat OPD Informatif KI 2023, Bey Machmudin Ucapkan Selamat

“Jangan penuhi kantor kalau tidak produktif. Nanti Kepala BKD dan Sekda yang atur,” ujarnya.

KDM menutup arahannya dengan harapan agar pembinaan kali ini menjadi energi baru bagi seluruh ASN Jabar. “Pertemuan hari ini membawa harapan dan semangat untuk Jawa Barat,” pungkasnya. (Yan AS)

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
Konten berbayar berikut adalah iklan platform Recreativ dan MGID. Gosipgarut.id tidak terkait dengan materi konten ini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *