APBD Jabar 2026 Diketok Rp28 Triliun, Infrastruktur dan Pendidikan Jadi Tulang Punggung Pembangunan

GOSIPGARUT.ID — Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama DPRD resmi menyepakati postur belanja dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026 sebesar Rp28,7 triliun. Meski mengalami penyusutan akibat berkurangnya dana transfer dari pusat, arah kebijakan fiskal Jabar tahun depan tetap berpihak pada pembangunan infrastruktur dan pendidikan.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut, dengan berkurangnya alokasi dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp2,4 triliun, Pemprov harus “mengencangkan ikat pinggang” untuk urusan internal. Namun, layanan publik justru mendapat “pesta anggaran” karena alokasi untuk kepentingan masyarakat meningkat.

“Puasa untuk internal, pesta untuk publik. Karena pembangunan dan pelayanan masyarakat justru naik di 2026,” ujar Dedi usai Rapat Paripurna DPRD Jabar di Kota Bandung, Jumat (31/10/2025).

Dedi menegaskan, efisiensi akan dilakukan dengan memangkas sejumlah pos belanja rutin, seperti perjalanan dinas, makan-minum, listrik, air, serta alat tulis kantor. ASN Pemprov Jabar juga diarahkan untuk bekerja dari rumah (WFH) secara bergiliran guna menekan biaya operasional.

“Semakin banyak orang di kantor, semakin besar listrik, air, dan internet yang dipakai. Jadi efisiensi itu penting,” ucapnya.

Infrastruktur dan Pendidikan Jadi Fokus Utama

Meski anggaran menyusut, komitmen pembangunan infrastruktur tak luntur. Kepala Bappeda Jabar Dedi Mulyadi (nama sama, pejabat berbeda) menyebut, porsi belanja infrastruktur mencapai Rp4,01 triliun atau sekitar 14,09 persen dari total APBD yang disepakati.

Sektor ini meliputi pembangunan jalan, jembatan, transportasi, sumber daya air, dan perhubungan, dengan fokus pemerataan pembangunan di wilayah selatan dan daerah urban yang mengalami tekanan mobilitas tinggi.

“Walaupun tanpa dana transfer maksimal, prioritas kami tetap pada infrastruktur. Ini menyangkut konektivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” kata Dedi.

Sementara itu, sektor pendidikan kembali menjadi penyerap anggaran terbesar dengan nilai Rp6,3 triliun atau 22,14 persen. Dana ini digunakan untuk pembangunan 50 sekolah baru, rehabilitasi ruang kelas, serta program BOS, BOPD, dan beasiswa siswa miskin.

Namun, pembangunan sekolah baru difokuskan pada daerah dengan tingkat kepadatan pelajar tinggi dan lahan disediakan oleh pemerintah kabupaten/kota.

“Kita tidak lagi membangun di tempat yang siswanya sedikit. Fokus di perkotaan yang jumlah anak sekolahnya tinggi,” ujar Dedi.

DPRD Jabar: Efisiensi Tak Ganggu Pelayanan Publik

Wakil Ketua DPRD Jabar Iswara memastikan, meski efisiensi dilakukan besar-besaran, program pelayanan publik tidak akan berkurang.

“Insya Allah tetap ada 350 program kegiatan dan 1.305 subkegiatan di RAPBD 2026. Fokusnya tetap infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan,” terangnya.

Menurut Iswara, arah pembangunan masih berlandaskan indeks pembangunan manusia (IPM) yang mencakup pendidikan, kesehatan, daya beli, dan infrastruktur.

Postur Belanja APBD Jabar 2026

Belanja pegawai dan fixed cost: Rp8,36 triliun

Bagi hasil dan hibah: Rp6,23 triliun

Pendidikan: Rp6,3 triliun

Infrastruktur: Rp4,01 triliun

Kesehatan: Rp1,63 triliun

Sosial dan kemasyarakatan: Rp746,41 miliar

Lingkungan hidup: Rp180,6 miliar

Perekonomian: Rp245,57 miliar

Pertanian dan pangan: Rp135,04 miliar

Program lainnya: Rp393,54 miliar

Dengan skema itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupaya menjaga keseimbangan antara efisiensi birokrasi dan percepatan pembangunan publik. Tahun 2026 diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat fondasi infrastruktur dan layanan dasar masyarakat di tengah keterbatasan fiskal.

“Kita mau buktikan, keterbatasan bukan alasan untuk berhenti membangun,” tegas Gubernur Dedi Mulyadi. (IK)