GOSIPGARUT.ID — Sebanyak 174 Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di Kabupaten Garut akan segera dialihkan statusnya ke pemerintah pusat mulai 1 Januari 2026, sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2025. Kendati demikian, Bupati Garut Abdusy Syakur Amin menegaskan bahwa para penyuluh tetap harus menjadi garda terdepan dalam menjaga swasembada pangan dan stabilitas harga komoditas di daerah.
Arahan tersebut disampaikan Bupati Syakur saat memberikan pengarahan kepada seluruh PPL se-Kabupaten Garut di Ruang Serbaguna SMKN 12 Garut, Kecamatan Tarogong Kidul, Selasa (14/10/2025).
“Penyuluh ini adalah ujung tombak pemerintah dalam memberikan edukasi, informasi, pengetahuan, dan teknologi kepada petani. Mereka berperan penting agar produktivitas pertanian kita terus meningkat,” ujar Syakur di hadapan ratusan peserta.
Bupati juga menyoroti pentingnya peran PPL dalam menjaga stabilitas harga pangan agar inflasi tetap terkendali. Ia menegaskan, kenaikan harga yang tak terkendali bisa langsung berdampak pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
“Kalau inflasi tinggi, yang pertama terdampak adalah masyarakat miskin. Karena itu, harga pangan harus stabil — tidak terlalu mahal, tidak juga terlalu murah,” tegasnya.
Selain itu, Syakur menanggapi laporan tentang harga pupuk yang melampaui ketentuan dengan langkah cepat. Ia meminta Kepala Dinas Pertanian Garut untuk mengundang distributor pupuk, kejaksaan, dan kepolisian guna mencari solusi bersama.
“Kita akan diskusi dengan para distributor, juga melibatkan aparat penegak hukum, karena ini menyangkut amanat undang-undang,” ucapnya.
Jumlah PPL Aktif Baru 258 Orang, Garut Kekurangan 268 Orang
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Garut, Haeruman, melaporkan bahwa jumlah PPL aktif di Garut saat ini baru 258 orang, masih jauh dari ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 yang mengamanatkan satu penyuluh untuk satu desa. Artinya, Garut masih kekurangan sekitar 268 penyuluh.
Haeruman juga mengungkapkan capaian positif selama tahun ini, di mana produktivitas gabah di Kabupaten Garut meningkat 15 persen berkat kerja keras para PPL di lapangan.
“Kenaikan ini hasil kerja keras para penyuluh dan dukungan penuh dari Pak Bupati,” jelas Haeruman.
Namun, Haeruman juga menyoroti tantangan baru akibat pengalihan 174 ASN Penyuluh Pertanian ke pusat, yang berpotensi memengaruhi sistem koordinasi daerah.
“Kami berharap dalam masa transisi ini, para penyuluh tetap berkolaborasi dan bersinergi dengan pemerintah daerah agar pelayanan kepada petani tidak terputus,” ujarnya.
Selain itu, ia juga memaparkan bahwa hingga kini Garut memiliki 5.974 kelompok tani, 425 gapoktan, dan 255 lembaga ekonomi petani (KEP) yang terdaftar di Simluhtan. Ia menargetkan agar lembaga-lembaga ini dapat berkembang menjadi Badan Usaha Milik Petani (BUMP).
Haeruman juga berharap agar 42 unit Balai Penyuluh Pertanian (BPP) milik Pemkab Garut dapat segera disertifikatkan untuk memperkuat kelembagaan pertanian di daerah.
Di akhir kegiatan, Bupati Syakur kembali menegaskan komitmennya mendukung para penyuluh yang akan beralih ke pusat agar tetap memiliki semangat dan peran kuat dalam menjaga ketahanan pangan Garut.
“Walau nanti berada di bawah koordinasi pusat, semangat para penyuluh untuk membangun pertanian Garut tidak boleh luntur,” tutupnya. ***
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
