Wisata

Pemerhati Pariwisata Kritik Penutupan Situ Salawe Garut: “Bukan Ditutup, Tapi Dibina”

×

Pemerhati Pariwisata Kritik Penutupan Situ Salawe Garut: “Bukan Ditutup, Tapi Dibina”

Sebarkan artikel ini
Dedi Satriandhi.

GOSIPGARUT.ID — Peristiwa tragis di Situ Salawe, Desa Barudua, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut, yang merenggut nyawa seorang wisatawan asal Kabupaten Tasikmalaya, memunculkan gelombang kritik terhadap kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Garut.

Dedi Satriandhi, pemerhati pariwisata sekaligus mantan Sekretaris/Ketua Masyarakat Pariwisata Indonesia (MPI) serta penggagas Kelompok Penggerak Pariwisata (Kompepar), menyampaikan dukacita mendalam atas insiden tersebut. Namun ia juga menyoroti langkah pemerintah daerah yang dinilai terlalu reaktif.

“Saya pribadi turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya. Tapi kebijakan menutup Situ Salawe tanpa batas waktu itu tidak berprinsip pada kemanusiaan dan keadilan,” ujar Dedi, Rabu (17/9/2025).

Baca Juga:   Bagian dari Kontingen Jawa Barat, Garut Kirimkan 15 Atlet Disabilitas di Pesonas Jawa Tengah

Menurutnya, pihak pengelola destinasi sebenarnya telah membantu keluarga korban hingga proses pemakaman, bahkan tiket masuk Situ Salawe juga sudah termasuk asuransi bagi pengunjung. Namun, Disparbud Garut memilih menutup total destinasi itu.

“Kalau alasannya keselamatan, kenapa hanya Situ Salawe yang ditutup? Padahal di pantai selatan sudah banyak wisatawan meninggal akibat ombak, tapi tidak ditutup,” tegas Dedi.

Baca Juga:   Pimpinan Organisasi Petani Se-Garut Berkumpul di Sukamukti Cilawu, Ada Apa?

Pengusaha Lokal Terdampak

Dedi menilai kebijakan tersebut berdampak besar pada pengusaha lokal yang menggantungkan hidup dari aktivitas wisata di Situ Salawe.

“Menutup destinasi berarti memutus mata pencaharian warga. Yang seharusnya dilakukan adalah pembinaan dan perizinan bagi pengelola lokal, bukan sekadar menutup,” tambahnya.

Ia mendorong Disparbud Garut lebih adil dalam membuat kebijakan, tidak hanya fokus pada aspek tiket masuk atau target Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Baca Juga:   Kamojang Ecopark, Destinasi Wisata Hutan Pinus di Garut

Sebagai solusi, Dedi mendorong pemerintah untuk memberikan pelatihan keselamatan dan pelayanan kepada para pengelola wisata, serta memasang rambu-rambu keselamatan di setiap objek wisata berisiko.

“Disparbud harus bertanggung jawab, bukan hanya menutup destinasi. Tanggung jawab itu diwujudkan dalam pembinaan, pelatihan, dan penyediaan fasilitas keselamatan bagi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara,” pungkasnya. (Yuyus)

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
Konten berbayar berikut adalah iklan platform Recreativ dan MGID. Gosipgarut.id tidak terkait dengan materi konten ini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *