GOSIPGARUT.ID — Dua jembatan di wilayah selatan Garut kembali menjadi bahan perbincangan: Cirompang di Kecamatan Bungbulang dan Wareng di Kecamatan Pakenjeng. Keduanya adalah penghubung vital permukiman, sekolah, layanan kesehatan, hingga pasar.
Setiap kali akses terputus, warga harus memutar belasan kilometer, ongkos logistik melonjak, dan layanan publik tersendat. Tak heran, progres pembangunan hingga kualitas konstruksinya kini menjadi sorotan DPRD dan pemerintah.
Cirompang: Jembatan darurat yang tak pernah permanen
Jembatan Cirompang membentang di atas Sungai Cirompang, menghubungkan Desa Gunamekar dengan Bojong dan Cihikeu. Akses ini jalur pintas menuju Pasar Bungbulang. Namun, riwayatnya tak pernah mulus. Jembatan gantung lama berkali-kali rusak, dan puncaknya pada Februari 2025: banjir bandang menghancurkan jembatan penghubung, memaksa warga memutar jauh untuk beraktivitas.
April 2025, inisiatif datang dari Lions Club District 307 B2 bersama Vertical Rescue Indonesia. Sebuah jembatan gantung darurat diresmikan, memberi napas bagi warga. Tapi sifatnya sementara. Kawasan Cirompang rawan banjir. Jembatan darurat pun tak lepas dari ancaman arus deras, beberapa kali harus diperbaiki.
Sejumlah aktivis mendesak pemerintah daerah memastikan pembangunan jembatan permanen dengan fondasi kokoh dan perlindungan tebing sungai. “Jangan hanya menunggu darurat, ini akses utama warga,” kata seorang penggiat sosial di Bungbulang.
Wareng: Proyek bertahap yang dipantau ketat
Sekitar 20 kilometer dari Cirompang, Jembatan Wareng menghubungkan Desa Tegalgede dengan Tanjungjaya, Kecamatan Pakenjeng. Bentangnya 50–60 meter, strategis untuk mengangkut hasil bumi. Rencana pembangunannya sudah diungkap sejak 2022, dengan estimasi biaya Rp1,6 miliar. Namun, progresnya berjalan bertahap. Pada 2024, LPSE mencatat paket “Pembangunan Jembatan Wareng” dengan pagu sekitar Rp475 juta, disusul paket untuk jalan penghubung.
Sorotan muncul bukan hanya soal anggaran, tapi kualitas. Pemerintah Kabupaten Garut dan Dinas PUPR menilai ada potensi bahaya bila konstruksi tak sesuai spesifikasi. Pemeriksaan pun dijanjikan, termasuk perintah perbaikan jika ditemukan pelanggaran kontrak.
Setiap kali jembatan rusak, warga Bungbulang dan Pakenjeng harus memutar 2–7 kilometer. Biaya angkut hasil tani melonjak, anak sekolah terlambat, dan akses layanan publik macet. Bagi mereka, jembatan bukan sekadar beton dan baja, melainkan penghubung hidup sehari-hari.
Sungai Cirompang, dengan arus yang kerap berubah liar saat hujan, menjadi pengingat bahwa desain harus tahan banjir. Fondasi kuat, bronjong pengaman, hingga revetment bukan pilihan, tapi keharusan.
Pekerjaan rumah pemerintah
Publik kini menunggu bukti. Setidaknya empat hal harus dikawal: 1. Desain tahan banjir plus pengaman sungai; 2. Penyelesaian paket jembatan dan jalan penghubung secara bersamaan; 3. Transparansi anggaran dan progres proyek di LPSE; dan 4. Penataan lahan penghubung agar proyek tidak tersendat.
Untuk Cirompang, solusi permanen masih jadi PR besar. Untuk Wareng, pengawasan ketat jadi kata kunci agar jembatan tak sekadar jadi “rangka baja” yang tak pernah aman dilintasi. Pertanyaannya, sampai kapan janji pembangunan berubah menjadi akses kokoh yang bisa diandalkan? ***
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
