GOSIPGARUT.ID — Regenerasi petani padi di Indonesia sedang berada di titik kritis. Profesi yang dulu menjadi tulang punggung negeri agraris ini, kini kian ditinggalkan generasi mudanya. Menjadi petani padi, di mata mereka, identik dengan kemiskinan dan hidup sengsara.
Fenomena ini bukan hanya milik Indonesia. Di Jepang, gelombang urbanisasi pada 1960-an juga membuat anak muda enggan menggarap sawah. Bedanya, di negeri Sakura, migrasi ke kota tetap memberi peluang hidup layak.
Di Indonesia, persoalannya lebih kompleks: orang tua petani justru mendorong anak-anaknya meninggalkan sawah, bahkan menjual lahan demi biaya sekolah agar anaknya bisa menjadi pegawai negeri atau karyawan swasta.
“Siapa yang akan menggantikan petani padi jika para orang tua sendiri melarang anak-anaknya terjun ke sawah?” tanya Entang Sastratmadja, Ketua Dewan Pakar DPD HKTI Jawa Barat, dalam catatan kritisnya.
Kondisi ini menimbulkan ironi: negeri agraris tanpa petani. Padahal, jika pemerintah memberikan jaminan bahwa menjadi petani adalah profesi yang sejahtera, bukan sekadar melestarikan kemiskinan, sektor ini masih punya harapan besar.
Indikator Nilai Tukar Petani (NTP) sempat memberi sinyal optimisme. Sebelum 2023, NTP padi berkisar 98–104. Setelahnya, naik di atas 110 dan nyaris menyentuh 120. “Artinya, jika pemerintah serius, sektor pertanian bisa menyejahterakan pelakunya,” kata Entang.
Namun, masalah klasik tetap membelit. Pupuk bersubsidi selalu langka di musim tanam, harga gabah anjlok saat panen. Situasi ini berulang tiap tahun, sementara regulasi negara tampak tak berdaya melawan kekuatan pasar.
Dengan terpilihnya Prabowo Subianto — yang memiliki latar belakang organisasi tani — sebagai Presiden RI 2024–2029, harapan baru pun menggantung. Entang berharap petani bisa menjadi “penikmat pembangunan”, bukan lagi “korban pembangunan”.
Namun semua itu, ujarnya, hanya akan terwujud bila pemerintah menjamin dengan penuh kehormatan dan tanggung jawab, bahwa profesi petani padi adalah jalan menuju kesejahteraan. ***
