Berita

Bahas 5 Raperda dan Perubahan APBD 2025, Bupati Garut Tegaskan Prioritas Infrastruktur dan Kesehatan

×

Bahas 5 Raperda dan Perubahan APBD 2025, Bupati Garut Tegaskan Prioritas Infrastruktur dan Kesehatan

Sebarkan artikel ini
Bupati Garut, H. Abdusy Syakur Amin, dengan pimpinan DPRD Garut setelah menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Garut Masa Sidang III Tahun 2025 yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Jalan Patriot, Kecamatan Tarogong Kidul, Senin (28/7/2025).

GOSIPGARUT.ID — Bupati Garut, H. Abdusy Syakur Amin, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Garut Masa Sidang III Tahun 2025 yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Jalan Patriot, Kecamatan Tarogong Kidul, Senin (28/7/2025).

Rapat tersebut membahas lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), serta Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Dalam sambutannya, Syakur menyampaikan apresiasi atas persetujuan DPRD terhadap Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS yang diajukan pemerintah daerah.

Baca Juga:   Setelah Dirazia, Tujuh Calon TKI Ilegal Asal Garut Gagal Diberangkatkan

“Kami sampaikan ucapan terima kasih atas perhatian DPRD terhadap agenda pemerintah. Ini merupakan bentuk dukungan nyata dalam menuntaskan program-program prioritas di sisa tahun anggaran 2025,” kata dia.

Syakur menekankan bahwa perubahan APBD harus diarahkan pada hal-hal esensial dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Dua hal yang menjadi prioritas utama adalah infrastruktur dan kesehatan.

“Pertama, kami berharap APBD Perubahan fokus pada infrastruktur. Ini sering menjadi keluhan warga, terutama soal jalan rusak dan fasilitas umum yang tidak memadai,” tegasnya.

Baca Juga:   Mensos Tinjau Bantuan Renovasi Rumah untuk Anak yang Ibunya Alami Gangguan Jiwa di Garut

Selain infrastruktur, Syakur juga menyoroti persoalan layanan kesehatan, terutama menyusul perubahan sistem data penerima manfaat BPJS.

“Ada sekitar 200 ribu warga Garut yang kini tidak lagi terdaftar sebagai penerima BPJS karena perubahan DTSEN. Ini berpotensi memicu lonjakan tuntutan layanan kesehatan dari masyarakat,” jelasnya.

Syakur menyampaikan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menyempurnakan perencanaan anggaran agar benar-benar berpihak pada rakyat.

Baca Juga:   Bupati Garut Kecewa Pembangunan Jembatan Wareng di Pakenjeng Tidak Memenuhi Standar Keamanan

“Kami sangat menghargai masukan dan koreksi dari DPRD melalui Badan Anggaran. Semoga hasil pembahasan ini menjadi solusi atas berbagai persoalan dan mempercepat pembangunan Garut yang berkeadilan,” pungkasnya.

Rapat Paripurna ini juga membahas Raperda inisiatif DPRD tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin, yang mendapat tanggapan positif dari pemerintah daerah. (Nindi N)

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
Konten berbayar berikut adalah iklan platform Recreativ dan MGID. Gosipgarut.id tidak terkait dengan materi konten ini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *