GOSIPGARUT.ID — Berbagai eleman masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Umat Islam Garut menggelar rapat koordinasi (Rakor) menyikapi naiknya harga eceran tertinggi (HET) liquefied petroleum gas (LPG) ukuran 3 kilogram. Kenaikan harga itu dilakukan Bupati Rudy Gunawan atas desakan Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas).
Rakor digelar pada Kamis (30 Maret 2023) di Masjid Daarut Taubah Jalan Sudirman Garut. Dalam rakor tersebut juga hadir sejumlah tokoh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan aktivis pergerakan Garut, seperti Dadang Chely dari Prodem; Dedi Kurniawan dari Parmusi; Yuli, Tintin, dan Susi dari Aktivis Ema-Ema Garut; serta puluhan nama lainnya.
Sebelumnya, naikannya HET LPG 3 kilogram dari Rp16.400 menjadi Rp19.500 telah menimbulkan protes keras dari berbagai kalangan. Sejumlah elemen masyarakat Garut, seperti LSM, tokoh masyarakat, tokoh OKP, Ormas, bahkan anggota DPRD Garut telah melakukan pertemuan dengan Disperindag ESDM dan Hiswana Migas dengan tuntutan agar HET LPG 3 kilogram diturunkan.
Sama halnya dengan tuntutan elemen masyarakat Garut, rakor Aliansi Umat Islam Garut pun menyampaikan tuntutan yaitu HET LPG 3 kilogram diturunkan lagi pada harga semula sebelum ada kenaikkan. Jika HET LPG 3 kilogram tidak turun, maka Bupati Rudy Gunawan yang harus turun dari jabatannya.
Ketua Aliansi Umat Islam Garut, Agis Muhidin, menjelaskan bahwa tujuan dari rakor ini adalah untuk membahas tentang kenaikan HET LPG 3 kilogram, di samping membahas soal Peraturan Daerah Anti LGBT, serta insfrastuktur jalan yang rusak, berlubang, dan telah menelan banyak korban.
Menurut dia, sebagai muslim, pihaknya harus tegas menyikapi tiga masalah tersebut, sebagaimana Sabda Nabi Muhammad SAW: “Apabila melihat suatu kemungkaran, kita harus dapat merubahnya dengan tangan, jika tidak mampu harus mencegah dengan lisan, dan jika tidak mampu juga harus benci dalam hatinya”.
Agis menambahkan, rakor ini sebagai fasilitator untuk menampung aspirasi yang berkembang di masyarakat. Semua elemen yang hadir bisa menyampaikan masukan dan kritikan terhadap kebijakan Bupati dan Pemkab Garut.
Sementara Yuli, juru bicara dari Pergerakan Ema-Ema Garut mempertanyakan atas dasar apa Bupati Rudy Gunawan menaikan harga LPG 3 kilogram, padahal dari Pertamina-nya tidak ada kenaikan. Bupati dinilainya sudah tidak punya hati nurani. Sebab, di kala mau masuk bulan Ramadhan dan Idul Fitri, harga LPG malah dinaikkan.
“Saya meminta harga LPG 3 kilogram diturunkan lagi. Kalau tidak turun, maka pilihannya Bupati yang harus turun,” tandas Yuli.
Ia juga menjelaskan bahwa dirinya bicara lantang seperti itu tidak untuk mencari perhatian, tidak untuk mencari panggung, dan tidak untuk mencari ketenaran. Tapi semata-mata berjuang untuk kepentingan rakyat, kasihan ema-ema dan bapak-bapak sudah susah mencari nafkah sekarang malah harga gas dinaikkan.
“Terus apa hubungannya Hiswana Migas sampai ngotot ingin menaikkan gas tersebut? Huswana Migas pun sangat arogan menyatakan gas harus naik karena sudah 15 tahun belum naik. Kalau tidak naik, maka gas akan langka di Kabupaten Garut,” kata Yuli.
“Kenapa harus naik, sementara dari Pertaminanya juga tidak naik. Terus kemarin waktu rapat dengan Komisi III DPRD Garut, disebutkan oleh anggota dewan katanya telah ditemukan adanya pangkalan yang fiktif seperti di Cikajang, Singajaya, Limbangan, dll,” sambung dia.
Dadang Chely dari Prodem Garut mengatakan, sebenarnya dengan HET Rp16.400 itu agen dan pangkalan sudah mendapatkan keuntungan. Fakta sekarang banyak agen dan pangkalan menaikan harga di atas HET. Yang aneh lagi, kenapa Hiswana Migas ngotot ingin menaikan harga dan Bupati menyetujuinya.
“Ada apa di balik itu semua?” tanya dia.
Dadang mengusulkan agar Hiswana Migas dibubarkan dan Bupati Rudy Gunawan harus diturunkan kalau harga gas melon tidak diturunkan.
Sedangkan Tintin dari Perwakilan AUI Garut, menilai bahwa di balik kenaikkan gas tersebut diduga adanya oknum yang main mata dan main suap, sehingga ada aroganasi dari Ketua Hiswana Migas pada saat rapat di Komisi III seolah-olah ada yang membekenginya, bahkan dia berani mengancam segala.
“Dalam rapat itu, Ketua Hiswana Migas berkata, kalau tidak naik LPG 3 kilogram akan langka di Garut dan orang AUI Garut akan dipukul oleh salahsatu OKP,” ucapnya.
Tintin menyampaikan, pihaknya mendapat informasi bahwa dari 17 pangkalan, hanya ada tiga yang resmi. Sisanya, yakni 14 pangkalan lagi fiktif. “Terus ribuan tabung gasnya yang fiktif dikemanakan? Jadi, saya harap, lebih baik pangkalan yang fiktif dihapus dan diganti dengan pangkalan yang baru,” kata dia.
Tintin mencontohkan, seperti di Kadungora ada DO tapi faktanya cuma warung yang tabung gasnya cuma punya 10 biji. Padahal menurutnya, kuota untuk 1 DO berisi di atas 1000 tabung gas. Ini benar-benar pelanggaran dan harus diproses secara hukum karena telah melakukan kebohongan.
Dedi Kurniawan dari Parmusi mengutarakan bahwa kenaikan HET LPG 3 kilogram bentuk akal-akalan dari Hiswana Migas. Menurut dia, sebelum ada kenaikan setiap agen sudah punya keuntungan 1200/tabung dari Pertamina. Jadi kenapa Hiswana Migas mesti ngotot ingin harga naik, dan kenapa pula Bupati mengiyakannya?
“Saya menduga adanya praktik suap dari oknum Hiswana Migas kepada Bupati Garut. Indikasi penyuapan itu adalah pengakuan Gania selaku Kadisperindag ESDM Garut bahwa untuk biaya study banding ke Kuningan, uangnya dari Hiswana Migas,” katanya.
Menurut Dedi, pemberian biaya study banding dari Hiswana Migas ke Disperindag ESDM Garut masuk pada kategori penyuapan ke pejabat publik (kepala dinas). Pihaknya sependapat dengan yang menuntut agar Hiswana Migas dibubarkan saja. Kemudian kalau sampai harga LPG 3 kilogram tidak diturunkan, maka tuntutannya Bupati Rudy Gunawan harus diturunkan. (Aep Saepudin)
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
