GOSIPGARUT.ID — Pimpinan Daerah (PD) Persaudaraan Muslim Indonesia (Parmusi) Kabupaten Garut menilai bahwa kenaikan harga eceran tertinggi (HET) gas LPG 3 kilogram dari Rp16.400 menjadi Rp19.500 tidak rasional. Oleh karena itu pihaknya menolak kenaikan HET yang dilakukan oleh Bupati Rudy Gunawan tersebut.
Ketua PD Parmusi Garut, Dedi Kurniawan, mengatakan peniliaian pihaknya bahwa kenaikan HET gas LPG 3 kilogram tidak rasional, karena mendengar penjelasan dari Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM) Kabupaten Garut, Nia Gania Karyana, di mana hanya dua alasan mendasar yang menjadi pertimbangan bupati menaikkan harga gas LPG 3 kilogram tersebut.
“Kedua alasan itu adalah karena beban operasional pengiriman gas LPG 3 kilogram ke daerah menjadi bertambah akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), dan setelah dilakukannya studi banding ke kabupaten lain,” ujar dia, Selasa (28/3/2023).
Dedi menuturkan, jika kenaikan harga gas LPG itu karena beban operasional dampak kenaikan BBM, maka hitungannya begini. Ambil contoh pengiriman ke Garut Selatan, biasanya satu kali keberangkatan mengeluarkan anggaran untuk BBM jenis solar Rp200 ribu, setelah ada kenaikan BBM menjadi Rp300 ribu sekali berangkat pengiriman gas LPG.
“Berarti ada selisih Rp100 ribu add cost yang harus dikeluarkan oleh pengusaha gas. Jika dibagi 560 tabung maka hitungannya masih di bawah Rp200/tabung dampak dari kenaikan BBM terhadap operasional pengiriman tersebut. Sehingga dianggap wajar jika ada penyesuaian harga di kisaran Rp17.000/tabung, namun dengan angka Rp19.500 ini merupakan kedzoliman yang terstruktur,” ungkap dia.
Dedi juga memaparkan soal alasan karena hasil studi banding ke kabupaten lain. Menurut dia, ihwal harga gas tidak bisa distudibandingkan, sebab penentuan HET suatu daerah akan sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi daerah bersangkutan.
“Artinya, alangkah tidak bijak, tidak ilmiah, dan tidak rasional jika alasan kenaikan harga gas bersubsidi berdasar pada pertimbangan studi banding. Persoalan HET itu cermin pada kualitas kepedulian seorang pemimpin kepada rakyatnya,” kata Dedi.
Ia menyampaikan, yang diharapkan oleh masyarakat itu bukan kenaikan gas, melainkam ketegasan dari pemerintah untuk memberi sanksi kepada mafia-mafia pengusaha gas, sebab terindikasi banyak pengusaha yang dipinjam identitasnya padahal dia sama sekali tidak pernah punya usaha jual beli (agen) gas LPG.
“Mereka itu pangkalannya bodong alias fiktif yang dimanfaatkan oleh oknum pengusaha gas di Garut,” tandas Dedi.
Ia juga meminta bupati tegas dalam menerapkan HET yang lama, yaitu Rp16.400. Sebab dengan HET itu pun realitas di lapangan harga gas LPG 3 kilogram di tingkat warung pengecer jadi melambung tinggi. Di perkotaan kisaran Rp20.000 – 25.000/tabung, bahkan di Garut Selatan mencapai Rp30.000 35.000.
“Anehnya, terhadap kebrutalan harga gas di lapangan yang sangat mencekik rakyat kecil itu semua pada diam. Hiswanamigas diam, Disperindag diam, DPRD diam, dan bupati juga diam. Sepertinya di negara ini tidak ada aturan. Warga miskin, masyarakat tidak mampu, dan masyarakat pelosok pinggiran kita sepertinya tidak diperdulikan oleh Pemerintah Kabupaten Garut,” ujar Dedi.
Menurutnya, adalah wajar jika saat ini masyarakat Garut berontak, berteriak, dan menolak kenaikkan HET gas LPG 3 kilogram karena saking beratnya kebijakan tersebut bagi mereka. Anehnya lagi, pejabat di Disperindag ketika menghadapi masyarakat bukan menjelaskan secara rasional soal kenaikan harga itu, namun malah mengeluarkan bentuk arogansi sampai nantang-nantang segala.
“Sungguh aneh ketika menghadapi pejabat macam ini, sepertinya mereka akan berkuasa ribuan tahun,” pungkas Dedi. ***
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
