oleh

Pilkades 2021, Pemerhati Sosial Minta Guna Mewaspadai Virus Covid-19 dan Politik Uang

GOSIPGARUT.ID — Pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak segera digelar, yakni pada 8 Juni 2021. Pemerhati sosial di Garut, Hasanuddin meminta untuk mewaspadai merebaknya virus Covid-19 dan praktik politik uang (money politic) dalam perhelatan pesta demokrasi enam tahunan itu.

Menurut pria berusia 46 tahun ini, virus corona memang bahaya, tetapi ada yang lebih berbahaya dari virus itu yang berpotensi menyebar dalam pelaksanaan Pilkades serentak, yaitu virus politik uang.

“Pemerintah sudah menyiapkan protokol kesehatan bagi mengantisipasi penyebaran Covid 19 dalam Pilkades, baik 3 M (nemakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan) maupun melakukan 3 T (test, tracing dan treatment). Namun, dalam mengantisipasi virus politik uang dalam Pilkades sepertinya pemerintah daerah masih belum memiliki protokol yang ketat,” ucap Hasanuddin, Jumat (4/6/2021).

Ia menambahkan, virus politik uang akan mempengaruhi keterpilihan para calon yang mengutamakan keberpihakan pada masyarakat, profesionalisme, dan dedikasi dalam membangun desa. Calon-calon seperti ini akan berguguran terimbas virus politik uang.

Baca Juga:   Pasar Desa di Garut Jadi Sepi Paskarevitalisasi, APPSI: Ada 5 Faktor Penyebabnya

“Mestinya pemerintah kabupaten serius mengantisipasi hal ini, dengan membentuk Satgas Anti Politik Uang dalam pelaksanaan Pilkades. Satgas ini dapat mentracing dan menindak jika politik uang dilakukan oleh calon kepala desa,” kata Hasanuddin.

Ia menyarankan agar Satgas Anti Politik Uang terdiri dari unsur pemerintah kecamatan dan aparat penegak hukum.

Hasanuddin juga berharap, jangan sampai pelaksanaan Pilkades dalam situasi pandemi Covid-19 yang rentan dan berisiko penyebarannya, yang berpotensi melahirkan kluster Pilkades, juga melahirkan kluster cakades politik uang.

Baca Juga:   RSUD dr Slamet Garut Rawat Enam PDP Corona, Lima Adalah Balita

“Masih ada waktu, jika Satgas itu dibentuk sebelum pelaksanaan pemilihan. Itu semua tergantung dari kemauan politik dari pemerintah daerah dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD),” tandas Hasanuddin.

“Kami juga berharap, Anggota DPRD tidak ikut mempengaruhi dan berpihak pada calon tertentu pada proses Pilkades, karena dapat berpotensi pelanggaran kode etik,” sambung eks aktivis ’98 ini.

Baca Juga:   Positif Covid-19 di Garut Bertambah Dua, Total Menjadi Enam Orang

Menurut Hasanuddin, keberpihakan anggota DPRD hanya semata pada fungsi pengawasan pelaksanaan jangan sampai tidak mematuhi ketentuan yang ada, dan tetap pada prokes 3 M dan 3 T serta mengawasi praktek politik uang dalam Pilkades. ***

Komentar

Berita Terkait