oleh

Terkait BPNT, Seorang TKSK dan Agen Dikabarkan Dipanggil Satgas Pangan Polda Jabar

GOSIPGARUT.ID — Seorang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan agen Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Garut dikabarkan dipanggil Satuan Tugas (Satgas) Pangan Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat untuk dimintai klarifikasi terkait penyaluran BPNT yang diduga ada penyelewengan.

Informasi yang berhasil dihimpun menyatakan, pemanggilan terhadap TKSK dan agen tersebut dalam rangka penyelidikan yang dilakukan Unit IV Subdit I Ditreskrim Polda Jawa Barat sehubungan adanya dugaan tindak pidana, yaitu tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan dalam program BPNT.

TKSK dan agen dimaksud membenarkan tentang adanya pemanggilan tersebut. Namun demi nama baik, keduanya meminta jati dirinya tidak ditulis.

“Memang saya pernah dipanggil oleh Satgas Pangan Polda Jawa Barat pada Kamis tanggal 24 September 2020 guna dimintai klarifikasi. Sesuai tugas dan fungsi, saya jelaskan apa adanya, di mana masalah komoditas itu bukan ranah TKSK,” kata TKSK di Garut utara itu, saat dihubungi Jumat (2/10/2020).

Baca Juga:   Anggota DPRD Garut Dilaporkan ke Polda Jabar Terkait Ancaman Pembunuhan Via Watsapp

Ia melanjutkan, jika ada TKSK yang mengintervensi dalam menentukan komoditas pangan untuk kelompok penerima manfaat (KPM), nanti juga akan ketahuan siapa saja TKSK yang berulah begitu. Pasalnya, dalam penyaluran BPNT banyak pihak yang bertanggung jawab.

“Di lapangan pun banyak agen yang belanja sendiri dan tidak pernah ada laporan. Banyak juga agen yang diintervensi oleh suplayer tertentu, banyak agen yang terpaksa menerima komoditas karena intervensi Satker, LSM, bahkan wartawan, sehingga pelanggaran ini harus diusut tuntas dan dibuktikan siapa pelakunya,” ujarnya.

Baca Juga:   Guru Honorer K2 di Garut Protes Rekrutmen P3K yang Membuka Pelamar Umum

Ketua Tim Koordinasi (Tikor) TKSK Kabupaten Garut, H. Dedeng Hamam, saat dimintai konfirmasi tentang pemanggilan TKSK Kabupaten Garut oleh Unit 1V Subdit 1 Dit Reskrimsus Polda Jawa Barat, tidak memberikan tanggapan.

Sementara anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Garut, Ade Husna, juga belum bisa memberikan tanggapan apapun terkait penyelidikan yang dilakukan Satgas Pangan Polda Jawa Barat itu.

Baca Juga:   Polda Jabar Terus Maksimalkan Patroli Siber di Dunia Maya

“Saya ingin tahu pemanggilan itu lokasinya dimana dan komoditas pangan yang bermasalahnya apa,” kata dia. (Respati)

Komentar

Berita Terkait