oleh

Evaluasi DPRD Garut Terhadap BPNT dan PKH Diminta Jangan Asal-asalan

GOSIPGARUT.ID — Advokat, Yudi Kurnia, SH, MH, mengapresiasi langkah anggota DPRD Kabupaten Garut yang akan melakukan evaluasi terhadap penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), meski langkah DPRD itu terlambat.

Namun menurutnya, sebelum melakukan evaluasi anggota DPRD Kabupaten Garut harus memiliki dulu data dan fakta yang terjadi di lapangan baik terkait kesalahan pendataan awal maupun bentuk penyelewengannya.

“Jangan sampai mengevaluasi yang ujung-ujungnya anggota DPRD sendiri dikibuli oleh oknum pelaksana program. Karena selain evaluasi, tindakan apa yang akan dilakukan DPRD ketika mendapatkan informasi dan fakta penyelewengan di lapangan,” kata Yudi.

Menurut dia, penyelewengan yang dilakukan oleh pelaksana program tidak mungkin dilakukan sendiri, paling tidak ada pihak lain yang mengetahuinya karena berbagai program bantuan sosial banyak pihak/institusi yang dilibatkan sesuai peran dan tupoksi masing-masing. Mulai dari bank penyalur, agen, pendamping program,pemerintah desa, RT/RW, dan pemerintah daerah.

Baca Juga:   1.048 ODP di Garut Jalani Rapid Test, Lima Kasus Dinyatakan Reaktif

Ketua LBH Serikat Petani Pasundan (SPP) ini mendukung rencana akan diadakan rotasi para pendamping PKH, bahkan jika ditemukan penyelewengan harus diusut tuntas.

“Ini persoalan rakyat miskin jangan dianggap sepele. Oleh karena itu evaluasi yang akan dilakukan DPRD Kabupaten Garut jangan asal-asalan dan hanya dijadikan alat legitimasi kebusukan para oknum di lapangan,” tandasnya.

Baca Juga:   Raih 216.187 Suara, Partai Gerindra Merebut Delapan Kursi DPRD Garut

Yudi menambahkan, evaluasi itu harus efektif dan dapat mengurai permasalahan sampai menemukan benang kusutnya dalam menghasilkan perbaikan dalam pelaksanaan program bansos ke depannya, sebagaimana diatur dalam Pedum masing-masing program.

Ia mensiyalir banyak kasus dalam penyaluran bantuan sosial seperti BPNT yang tetap mempaketkan sembako untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM), terlibatnya Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) menjadi suplayer hingga menunggak pembayaran sembako padahal dana KPM tunai, dan adanya oknum pendamping PKH yang tidak memberikan sepenuhnya uang KPM.

Baca Juga:   Surat Edaran Kadinsos Garut Soal Penyaluran BPNT Dianggap Angin Lalu

“Kasus-kasus tersebut muncul namun tidak pernah diselesaikan hingga tidak menjadikan penyaluran program Bansos di Kabupaten Garut menjadi lebih baik,” ujar Yadi. (Respati)

Komentar

Berita Terkait