GOSIPGARUT.ID — Buntut kekecewaan masyarakat Desa Cibiuk Kaler, Kecamatan Cibiuk, Kabupaten Garut, yang merasa tidak dilibatkan dalam menentukan kriteria penerima bantuan langsung tunai (BLT) dari dana desa, Rabu (13/5/2020) puluhan warga mendatangi kantor setempat untuk meminta pertanggung jawaban kepala desa.
Aksi yang tadinya bertujuan untuk mediasi, berujung memanas akibat ketidakpuasan masyarakat terhadap keputusan kepala desa yang dianggapnya sepihak alias tidak adil. Di sela-sela mediasi tersebut sempat ada teriakan, “Turunkan Kepala Desa Cibiuk Kaler.”
Beruntung aksi yang dihadiri Babinsa, Babinkamtibmas, dan sejumlah aparat kantor Kecamatan Cibiuk tersebut dapat diredam sehingga tidak menimbulkan tindakan anarkis.
Salah seorang tokoh Desa Cibiuk Kaler, Ujang, mengatakan, warga sudah lama memendam kekecewaan karena tidak adanya transparansi pembagian dana BLT yang bersumber dari Dana Desa. Informasi yang didapat, kata Ujang, ada sekitar 270 warga yang menerima BLT dari 10 RW di Desa Cibiuk Kaler.
“Kita kan menginginkan pembagian dana BLT dilakukan atas hasil musyawarah dengan melibatkan seluruh RT dan RW agar tepat sasaran dalam pembagiannya. Ini mah musyawarah tidak ada,yang membagikan BPD dan dana pun hanya Rp400 ribu. Dana baru ditambah menjadi Rp600 ribu setelah masalah ramai,” tambah dia.
Ujang menegaskan, kekecewaan warga selain karena pembagian BLT dilakukan tertutup, tidak melibatkan RT dan RW, juga tidak tepat sasaran.
“Orang yang mampu mendapatkan dana BLT, sementara orang yang tidak mampu justru tidak mendapatkan, kan lucu. Padahal ini anggaran pemerintah yang harus dipertanggungjawabkan,” jelasnya.
Menurut Ujang, buntut kekecewaan tersebut seluruh RT dan RW sepakat untuk mendatangi kantor kepala desa guna meminta penjelasan dan pertanggung jawaban Kepala Desa Cibiuk Kaler. “Rencananya kita hanya datang perwakilan saja, ternyata yang datang banyak dan itu di luar dugaan kami,” ujarnya.
Ujang meminta Kepala Desa Cibiuk Kaler memberikan informasi secara terbuka, masyarakat yang menerima bantuan dari mulai PKH, BPNT, dan BLT dipampang di depan kantor desa agar siapapun dapat melihat dan mengeceknya. Kurangnya informasi dan transparansi membuat masyarakat resah apalagi RT dan RW tidak dilibatkan.
Kepala Desa Cibiuk Kaler, Enggis Erawan tidak bisa menjelaskan secara gamblang karena selalu terpotong oleh teriakan dan yel-yel warga yang merasa kecewa. Sementara saat hendak dikonfirmasi usai acara mediasi, Kades Enggis sudah tidak ada di tempat. (Respati)
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
