oleh

LKTKN Minta Kejari Garut Segera Tuntaskan Kasus Dugaan Korupsi Pokir

GOSIPGARUT.ID — Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Kajian Tim Komite Nasional (DPC-LKTKN) Garut, meminta pihak Kejaksaan Negeri (Kejari Garut) agar segera menuntaskan kasus dugaan korupsi pokok-pokok pikiran (Pokir) dan biaya penunjang operasional pimpinan (BPOP) DPRD Garut. Hal itu penting supaya tidak terjadi fitnah dan tidak dijadikan komoditas politik di tengah masyarakat.

Ketua DPC LKTKN Garut, Andri Ramdhani mengatakan, sampai saat ini sudah puluhan orang yang dimintai keterangan, baik itu dari kalangan staf sekwan maupun anggota DPRD itu sendiri.

“Makanya saya nilai sudah dari cukup untuk segera mengumumkan kasus yang menjadi perhatian masyarakat Garut saat ini. Mengumumkan itu bisa kasus ini tidak terbukti korupsi atau kasus Pokir dan BPOP ini ada yang menjadi tersangka,” ujarnya di Kampung Sampireun, Senin (2/12/2019).

Ia menuturkan, memang ada beberapa anggaran yang rawan penyimpangan dalam BOP DPRD, di antaranya biaya penunjang operasional pimpinan (BPOP), anggaran perjalan dinas (Perjadin) anggaran makan minum (Mamin), anggaran BBM, pengadaan pakaian dinas, belanja pembelian gadget, dan pemeliharaan asset.

Baca Juga:   Bupati Rudy Gunawan Sesalkan Pelajar SMA Terlibat Aksi di Garut

“Dalam anggaran perjadin anggota DPRD maupun setwan terdapat kegiatan kunjungan kerja (kunker), study banding, reses, dan pembahasan Raperda/Perda,” ujar Andri.

Sementara dalam anggaran makan minum (mamin), kata dia, celah-celah yang bisa dijadikan tindakan korupsi, di antaranya mamin rapat fraksi, mamin rapat komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD) lainnya, mamin rapat paripurna, mamin audensi, dan mamin reses.

Baca Juga:   Legislator F-PDIP Garut Sempat Mangkir dari Panggilan Kejari

“Saya tidak menuduh bahwa dalam poin-poin anggaran itu selalu dikorupsi. Tapi di poin poin itu berpeluang adanya penyelewengan anggaran,” kata pegiat antikorupsi Garut itu.

Atas dasar tersebut, Andri berharap pihak Kejari segera menuntaskan kasus-kasus dugaan korupsi yang terjadi di Garut, baik yang terjadi di DPRD maupun lembaga lainnya. Termasuk pula kasus yang ditangani pihak Kepolisian, seperti kasus yang menimpa Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kuswendi.

Baca Juga:   Termasuk di Garut, Pemprov Jabar akan Bangun 20 Jembatan Gantung

“Kejari dan Kepolisian harus gerak cepat. Kasihan kalau sudah dijadikan tersangka tapi lama tidak diproses. Kasihan juga kepada mereka sudah lama di periksa,” kata Andri. (Papap Dindin)

Komentar

Berita Terkait