GOSIPGARUT.ID — Salah satu investor yang juga penggagas pembangunan Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (atau Jalan Tol Cileunyi Garut Tasikmalaya/Cigatas) PT Jasa Sarana menyatakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta agar pembangunan tol tersebut arah ke Garut untuk ditelaah ulang.
“Kami sedang menelaah atau mengkaji ulang dan kami juga diminta pemerintah agar arah atau rute ke selatan (Garut) ditelaah ulamg supaya bisa kembali ditenderkan oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT),” kata Direktur PT Jasa Sarana Dyah SH Wahjusari, Selasa (16/7/2019).
Pembangunan jalan tol yang juga digagas oleh PT Jasa Marga, PT PP, PT DMT dan PT Jasa Sarana dan masih sering disebut Jalan Tol Cigatas ini pada mulanya akan melintasi Garut bagian tengah, namun pemerintah berharap tol ini bisa mengakomodasi kegiatan di Garut bagian selatan yang masih minim akses tol.
“Sehingga kami mencoba untuk review kajian lagi. Insyallah akhir tahun 2019 ini bisa ditenderkan kembali,” kata Dyah.
Dia mengatakan keputusan untuk menelaah kembali rute baru ini menuntut pihak pemrakarsa kembali memperbaharui pengajuan penentuan lokasi ke Kementerian PUPR.
“Memang perubahan ini cukup menantang karena kondisi geografis Garut bagian tengah. Di selatan itu lokasinya agak berlembah, gunung gitu, jadi kita sedang kaji lagi. Nanti kita akan ajukan lagi ke Kementerian PUPR,” ujar dia.
Menurut Dyah dengan mengambil rute ke tengah maka tol tersebut nantinya akan langsung melewati Pusat Kota Garut walaupun dari segi kondisi geografis berat, termasuk menambah panjang ruas tol tersebut pihaknya memastikan rute baru ini akan serius dikaji.
“Bisa jadi alternatifnya ialah kalau tidak memungkinkan ke tengah, nanti ada akses jalan namun kami akan kaji lagi lah. Kita lagi review untuk mengakomodir keinginan pemerintah pusat dan daerah,” katanya.
Pihaknya memprediksi dengan adanya perubahan ini tender tol sepanjang 184 kilometer tersebut kemungkinan baru bisa digelar akhir 2019 mendatang. Sementara fisik baru bisa digelar pada pertengahan 2020.
Sementara itu Sekda Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan proyek infrastruktur ini dari sisi rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) sudah tidak memiliki persoalan, baik di provinsi maupun kabupaten/kota.
“Alhamdulillah saat ini sudah masuk nggak ada persoalan baik di tata ruang kabupaten kota atau di provinsi,” kata dia.
Iwa mengatakan, perubahan rute dan trase sangat memungkinkan untuk dilakukan penyesuain oleh para investor dan ia menilai jika rute baru ke arah Kota Garut lebih dimungkinkan lebih cepat dan menguntungkan maka itu yang akan diambil.
“Ini kan polanya bisnis to bisnis mana yang dimungkinkan lebih cepat dan banyak menguntungkan baik untuk masyarakat dan investasi,” katanya.
Sekda Iwa berharap, proses pengajuan dari pusat terkait penetapan lokasi bisa dilakukan tahun ini agar pihaknya bisa segera membentuk tim teknis.
“Oleh karena itu sudah jadi domain pemerintah pusat maka kami tinggal menunggu saja domain Pemprov yaitu mengenai penlok. Kalau ada permintaan penlok dari Pak Dirjen atau BPJT kami akan segera melakukan tindak lanjut,” ujar dia. (Ant/Gun)
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
